BANYUWANGI, – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi diundang oleh Komisi I DPRD Banyuwangi.
Kali ini, SKPD diundang dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2024 mulai bergulir di DPRD Banyuwangi.
Rapat Kerja untuk membahas KUA PPAS itu dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Banyuwangi bersama mitra kerjanya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto, pembahasan KUA PPAS APBD 2024 bersama SKPD dibagi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi.
Kemudian pada sesi kedua rapat kerja DPRD Banyuwangi ini melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB.
“Kami ingin meminta penjelasan SKPD selaku mitra kerja dengan sembilan item yang menjadi skala prioritas dalam KUA PPAS APBD 2024. Dikesempatan itu kami menanyakan sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Salah satunya karena Banyuwangi merupakan penyangga pangan nasional,” ujar Irianto.
Masalah pembangunan infrastruktur juga turut dibahas karena wilayah Banyuwangi yang cukup luas sehingga banyak yang harus ditangani dan dibenahi.
Permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas juga turut dibincangkan.
Nota pengantar KUA PPAS APBD Tahun 2024 Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pernah menyampaikan bahwa pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.
Adapun tema pembangunan Banyuwangi tahun 2024 yakni menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi.***
