Catatan Pinggiran SUHARTOKO
Bahwa Muhammadiyah, secara organisatoris tidak akan terlibat dalam politik praktis-pragmatis, itu sudah menjadi sikap dan kebijakan politik persyarikatan. Bahwa secara institusi Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam aksi dukung-mendukung kontestan pemilihan umum (Pemilu), baik pada pemilihan bupati/walikota, gubernur, hingga presiden, itu juga tegas dilakukan. Bahwa secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak akan memfasilitasi untuk kemudian berharap imbalan atau konsesi politik, itu juga sudah menjadi rambu-rambu yang tegas dan tabiat politik yang bisa dipahami.
Tetapi, bahwa Muhammadiyah memberikan hak politik dan memberikan kebebasan personal untuk memilih dan dipilih –dalam pesta demokrasi/Pemilu– kepada anggotanya, itu keniscayaan yang tak terbantahkan. Karenanya, di lapangan, terutama di level akar rumput (grass roots) Muhammadiyah, adanya perbedaan sikap dan pilihan politik itu merupakan hal lumrah dan sah-sah saja.
Kedewasaan dan kematangan berpolitik warga Muhammadiyah umumnya relatif sudah teruji. Karena itu, agak susah menggiring dan menyatukan suara warga persyarikatan ini tanpa adanya argumentasi yang kuat dan rasional. Tradisi berpikir “merdeka” dan kebiasan komunikasi dialogis di semua level, membuat “merdeka” pula dalam hal menentukan pilihan, termasuk kemungkinan berbeda pilihan antara pimpinan dan warga di level akar rumput, sekalipun.
Bagaimana jika dalam sebuah hajatan politik, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada), semua calonnya adalah kader atau figur Muhammadiyah? Sudah barang tentu sokongan suara akan terbelah dan terdistribusi dalam kantong-kantong suara yang berbeda. Dalam konteks ini, situasi di lapangan tidak akan terlalu gaduh, dan kalaupun terjadi itu cuma berlangsung sesaat sebagai ekses pelaksanaan Pilkada.
Atau sebaliknya, bagaimana jika semua calon yang maju sebagai kontestan adalah kader atau figur yang nyel non-Muhammadiyah? Tentu ini akan menjadi fenomena menarik dan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, warga Muhammadiyah cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi tertentu. Kemungkinan kedua, suara warga Muhammadiyah justru menjadi penentu kemenangan kontestan.
Hal ini mengingat secara kuantitatif warga dan simptisan Muhammadiyah jumlahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, jika suaranya bisa disatukan (wungkul) tentu sangat berpengaruh terhadap proses pemenangan peserta Pilkada. Dan, Pilkada Gresik yang akan memilih paket bupati-wakil bupati, nampaknya akan menjadi ujian bagi warga persyarikatan di Kota Santri ini.
Sebabnya, dari dua pasang calon kontestan Pilkada Gresik yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Moh. Qosim-Asluchul Alif (QA) dan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT), keempat-empanya adalah lahir dan besar dari “rahim” dan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Tak satu pun dari keempat kontestan Pilkada Gresik ini adalah kader, aktivis, atau berlatar belakang Muhammadiyah.
Mencermati serentetan pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah, baik untuk pemilihan bupati/walikota, gubernur, atau presiden sekalipun, konsekuensi atas pembebasan (secara personal) Muhammadiyah kepada warganya untuk menentukan pilihan politik, adalah menyebarnya suara ke para kontestan Pilkada.
Berapa komposisi penyebarannya, bergantung kepiawaian kontestan dan timnya untuk merayu dan mengambil hati warga Muhammadiyah. Inilah yang akan terjadi dalam Pilkada Gresik yang dua pasang kontestannya adalah benar-benar figur non-Muhammadiyah. Mereka lahir dari entitas dan kultur NU.
Bagaimana warga Muhammadiyah mesti mengambil sikap dan politik dalam Pilkada Gresik? Tentu ini berpulang pada pilihan pribadi masing-masing. Sebab, secara organisatoris Muhammadiyah telah menggaristegasi untuk tidak melibatkan diri dalam dukung-mendukung calon bupati/wakil bupati peserta Pilkada.
Sekali lagi, dalam Pilkada Gresik, warga Muhammadiyah kemungkinan cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi sebagai pendukung pada kedua pasangan calon bupati/wakil bupati tersebut. Potensi suara mereka seperti bola liar yang bisa menggelinding ke mana saja, bergantung pemiliknya. Kalaupun pada akhirnya harus menjatuhkan pilihan ke salah satu kontestan, itu dilakukan dengan pertimbangan rasional dan nothing to lose.
Atau lebih ekstrem lagi, mereka sama sekali tidak melibatkan diri dan tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Konsekuensinya, mereka juga tidak memberikan suara kepada siapa pun calon bupati/wakil bupati alias mengambil posisi Golput, memilih untuk memilih.
Kemungkinan lain adalah, suara warga Muhammadiyah justru akan menjadi penentu kemenangan salah satu pasangan kontestan Pilkada. Ini bisa terjadi jika ada gerakan yang mampu menggiring opini untuk mengambil sikap dan persepsi yang sama terhadap pasangan calon bupati/wakil bupati yang diproyeksikan bisa berkontribusi dan akomodatif kepada Muhammadiyah dan warganya.
Tentu ini butuh kecermatan dalam menimbang-nimbang pilihan dengan berbagai aspek yang bisa dijadikan variabel penilaian, termasuk peran “insting langit” terhadap peri laku politik para calon, baik pasangan QA maupun NIAT. Jika itu bisa dilakukan secara maksimal, maka positioning warga Muhammadiyah tentu tidak cuma sekadar jadi penonton tanpa tiket politik, tetapi lebih dari itu, justru menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan bupati/wakil bupati Desember 2020.
Nah, dengan kemungkinan tersebut, maka pasangan QA maupun NIAT bisa bersiap-siap meramu dan memeragakan jurus andalan mereka. Untuk apa? Ya, untuk menaklukkan dan merebut hati dan simpati para kader, simpatisan, dan keluarga besar Muhammadiyah sebagai penyokong suara kemenangan, untuk Gresik yang lebih berdaulat dan bermartabat. (*)
