SIDOARJO (RadarJatim.id) – Mundur atau dipecatnya H. Subandi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo masih meninggalkan berbagai macam masalah didalam partai berlambang bola dunia tersebut.
Salah satu permasalahan yang muncul hingga saat ini, yaitu terkait pendataan tim pemenangan mulai dari Koordinator desa (Kordes) hingga Koordinator Rukun Tetangga (KorRT) yang dibentuk saat Subandi menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo.
Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun 2024 ini, H. Subandi gencar memproklamirkan diri maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo melalui PKB. Namun dipertengah perjalanan, tiba-tiba saja H. Subandi memutuskan maju sebagai Cabup Sidoarjo berpasangan dengan Hj. Mimik Idayana melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat dan beberapa partai politik (Parpol) non parlemen.
Hengkangnya H. Subandi inilah yang menyebabkan tim pemenangan Kordes hingga KorRT menjadi mandek atau tidak bisa berjalan lagi. Namun, para Kordesa maupun KorRT sudah melakukan pendataan untuk pemenangan H. Subandi sebagai Cabup Sidoarjo 2024.
Pembentukan Kordes hingga KorRT diduga menggunakan dana Bantuan Parpol (Banpol) yang dikemas dengan kegiatan Pendidikan Politik & Sarasehan Strategi Menang Pilkada 2024 Dan Optimalisasi Peran Kader di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.
Dana Banpol itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk operasional Parpol. Nilainya bervariasi, tergantung perolehan suara Parpol masing-masing. Setiap suara senilai Rp 10 ribu.
“Yo iki aku sing bingung, Kordes-kordes wis akeh sing nyerahno data,” kata beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB saat ngopi didepan Kantor DPC PKB Sidoarjo beberapa waktu lalu.
Dalam perbincangan pengurus PAC PKB Jabon, Porong, Tanggulangin, Krian dan Taman itu. Ada data dari Kordes itu yang diterima dan disimpan oleh pengurus PAC PKB. Namun ada juga yang belum mau menerima data tersebut, karena belum ada instruksi dari DPC PKB Sidoarjo.
Para pengurus PAC PKB itu berharap agar segera ada keputusan dari DPC PKB Sidoarjo terkait pendataan pemilih yang dilakukan oleh Kordes hingga KorRT di era kepemimpinan H. Subandi.
“Kami berharap segera ada kejelasan, karena ini menggunakan dana (Banpol, red) partai,” terang salah satu pengurus PAC yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Menurut mereka, jika belum ada keputusan dari DPC PKB Sidoarjo terkait Kordes hingga KorRT yang melakukan pendataan itu. Dikawatirkan akan menjadikan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Sebab sosialisasi terkait pendataan kepada Kordes hingga KorRT yang dilakukan oleh DPC PKB Sidoarjo di era kepemimpinan H. Subandi begitu masih. Setiap kecamatan, minimal sudah melakukan sosialisasi 2 hingga 3 kali.
“Tentunya berdampak kurang bagus bagi kader-kader PKB yang ada dibawah,” sampainya.
Namun tidak menutup kemungkinan Kordes dan KorRT itu masih digunakan sebagai mesin politik untuk memenangkan pasangang H. Subandi-Hj. Mimik Idayana (BAIK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo tahun 2024 ini. (mams)
