SURABAYA (RadarJatim.id) – DPRD Kabupaten Pasuruan menaruh perhatian dan tertarik dengan konsep pengelolaan serta pengembangan program Lumbung Pangan Jatim (LPJ) yang dikelola Pemprov Jatim. Program ini layak disenergikan dengan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi atau penghasil sejumlah komoditas pertanian di Jatim.
Ketertarikan DPRD Kab. Pasuruan ini dikemukakan oleh Ketuanya, H Sudiono Fauzan, saat mengawal kunjungan Komisi II DPRD yang dipimpinnya ke home base Lumbung Pangan Jatim (LPJ) di hall Jatim Expo (JX), Jl. A. Yani, Surabaya, Jumat (4/12/2020). Untuk Membuktikan kesungguhannya dalam bersinergi, lewat Lembaga Perekonomian Masyarakat (LPM) yang ada di Pasuruan, segera dikirim proposal kerja sama dengan LPJ.
“Kami siapkan proposalnya kalau begitu. Ini menarik untuk dikembangkan dan disinergikan dengan daerah, terutama yang punya sentra produksi. Di Pasuruan, LPM dikembangkan di enam kecamatan yang juga punya kaki tangan di desa-desa. Ini akan bisa menandingi pasar-pasar modern yang tak banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya,” ujarnya saat diterima oleh Ketua Pelaksana LPJ, Mirza Muttaqien.
Di sisi lain, banyak hal dikomunikasikan oleh Mirza Muttaqien ke DPRD Pasuruan saat berkunjung ke lumbung pangan. Selain terkait konsep pengelolaan penjualan sembako –yang sangat menguntungkan masyarakat karena harganya di bawah pasar dan gratis ongkos kirim (ongkir) se-Jatim—, keberadaan LPJ juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyerap hasil produksi atau panen petani untuk didistribuskan ke masyarakat Jatim.
Karena itu, tawaran kerja sama untuk menyinergikan LPJ dan potensi yang dimiliki Pasuruan dan daerah-daerah lainnya di Jatim, layak dipertimbangkan dan direalisasikan. Hanya saja, pengembangan LPJ kini masih dalam kajian Pemprov dan Kejati Jatim. Dikatakan, LPJ semula diproyeksikan untuk tiga bulan (April-Juli 2020) sebagai upaya membantu masyarakat Jatim di masa pandemi Covid-19.
Dalam perkembangannya, operasional LPJ diperpanjang hingga akhir Desember 2020. Jangkauan layanan yang semula hanya untuk warga Surabaya Raya (Surabaya-Gresik-Sidoarjo), kini sudah menjangkau 38 kabupaten/kota di seluruh Jatim. Sementara sistem layanan yang dikembangkan bisa offline maupun online.
“Kami sepakat, bahwa sinergi dan kolaborasi itu memang harus dikembangkan lewat kerja sama dengan daerah-daerah penghasil. Hanya saja, rencana pengambangan lumbung pangan pasca-Desember nanti kini masih dalam kajian tim di Biro Perekonomkian Pemprov (Pemprov Jatim, Red) dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Insya Allah pekan depan sudah selesai hasil kajiannya,” pungkas Mirza. (rj2/Red)
