SIDOARJO (RadarJatim.id) – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Damroni Chudlori melakukan inspeksi mendadak (sidak) kedua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Sukodono, Senin (17/03/2025).
Sidak dilakukan oleh politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu setelah mendapatkan laporan dari warga, kalau siswa-siswi di SDN Anggaswangi 1 harus menjalani proses belajar mengajar secara berdesak-desakan.
“Disini ada dua kelas yang jumlah siswanya berlebihan, yaitu kelas 1 dan kelas 5,” kata Aan Syaiful Malik, Kepala SDN Anggaswangi.
Dijelaskan oleh Aan bahwa kelas 1 berjumlah 39 siswa dan kelas 5 sebanyak 38 siswa, sedangkan setiap kelas seharusnya berisi maksimal 28 siswa. Seharusnya kelas 1 dibagi menjadi 2 rombongan belajar (rombel), begitu juga dengan kelas 5 yang sudah semestinya dibagi menjadi 2 rombel atau kelas.
Hal itu terpaksa dilakukan karena SDN Anggaswangi yang jumlah murid keseluruhannyan lebih dari 200 siswa itu tidak memiliki ruang kelas baru, sehingga siswa kelas 1 dan kelas 5 terpaksa harus berdesak-desakan saat mengikuti jam pelajaran.
“Untuk itu, kami mohon ada penambahan ruang kelas baru. Apalagi disamping sekolah kami ini banyak berdiri pemukiman-pemukiman baru, yang tidak menutup kemungkinan akan selalu ada peningkatan jumlah siswa setiap tahunnya,” jelasnya.
Setelah dari SDN Anggaswangi 1, selanjutnya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu melakukan sidak ke SDN Suruh, Kecamatan Sukodono didampingi H. Tirto Adi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo berserta jajarannya.
Kondisi di SDN Suruh lebih memprihatinkan lagi, ada 3 ruang kelas yang tidak bisa dipakai untuk proses belajar mengajar dan terpaksa harus dikosongkan.
Atap bangunan pada ambrol, bahkan kayu wuwung sudah habis dimakan ngengat yang menyebabkan atap bergelombang dan rawan ambruk.
“Disini ada 11 rombel, sedangkan jumlah ruangannya ada 9 kelas. Jadi masih kurang 2 kelas lagi,” ungkap Atik Purwati, Kepala SDN Suruh.
Hal itu semakin diperparah dengan 3 ruang kelas yang terpaksa tidak digunakan sejak setahun lalu, karena mengalami kerusakan parah. Sehingga ada beberapa rombel yang terpaksa harus menjalani proses belajar mengajar di mushola dan perpustakaan.
Mendengar keluhan dari dua SDN di Kecamatan Sukodono itu, H. Damroni meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, khususnya Dikbud Sidoarjo untuk segera mengajukan anggaran perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.
“Dengan adanya gedung atau ruang kelas yang mengalami kerusakan menyebabkan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar, red) terganggu, bahkan sampai harus belajar di mushola dan perpustakaan,” terangnya.
Menurut politisi asal Kecamatan Tulangan itu, terganggunya proses belajar mengajar akan mengganggu kualitas pembelajaran pada siswa. Serta mengganggu fungsi mushola dan perpustakaan, apabila dipakai atau difungsikan sebagai tempat belajar mengajar.
Apalagi sampai ada bencana ambruknya atap bangunan sekolah yang disebabkan oleh hujan deras atau angin puting beliung. “Tentunya kita semua tidak ingin semua itu terjadi. Maka dari itu, kami minta kepada Pemkab (Sidoarjo, red) agar segera melakukan perbaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa,” pungkasnya. (mams)
