SIDOARJO (RadarJatim.id) – Beberapa hari ini jagat maya di media sosial digegerkan oleh video Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekerjaannya hanya menghambur-hamburkan uang saja.
“Bupati dan Wakil Bupati dikejar untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Kene dolek duwik (sini cari uang), DPR menghambur-hamburkan uang,” kata Bupati Subandi dalam video berdurasi 22 detik yang diunggah ke medsos Tik Tok itu.
Kontan saja video pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu membuat sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo kebakaran jenggot, karena merasa marwah institusinya dilecehkan.
Diduga video yang akun @sekitarpendoposidoarjo itu, merupakan potongan video acara “Akselerasi Penanganan Masalah Prioritas Menunjang Visi Kepala Daerah” yang disiarkan secara live oleh chanel youtube milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
“Sakjane ngerti opo nggak (sebenarnya mengerti, apa tidak, red) sih, tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) dia sebagai bupati? Lagian anak dan istrinya itu loh, anggota DPRD Kabupaten dan Propinsi,” kata salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Namun, ia tidak mau memberikan klarifikasi atau melakukan counter terhadap pernyataan Bupati Subandi yang dirasa sangat merugikan lembaga legislatif itu.
Ia juga mempersilahkan jika ada masyarkat yang akan melakukan aksi unjukrasa ke Kantor DPRD Sidoarjo terkait pernyataan Bupati Subandi bahwa DPR hanya menghabur-hamburkan uang.
“Soal counter pernyataan Bupati (Subandi, red), biar para pimpinan aja. Dan kalau ada masyarakat yang mau unjukrasa, tentu kami persilahkan dan akan kami jelaskan semuanya,” sampainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan atau meminta klarifikasi kepada Bupati Subandi terkait pernyataannya di medsos yang menuduh DPR hanya menghambur-hamburkan uang.
”Sudah saya klarifikasi langsung ke Bupati soal statement itu. Bupati mengatakan kalimat menghamburkan uang itu tidak seperti yang dibayangkan sebagai hal yang negatif,” jelas Abdillah Nasih saat dihubungi awak media melalui telephone selularnya.
Ditambahkan oleh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo itu bahwa Bupati Sidoarjo berkeinginan belanja-belanja anggaran, termasuk diantaranya pokok-pokok (pokir) DPRD bisa sesuai dengan visi-misi Bupati Sidoarjo.
“Namun yang jelas, kita berharap tidak ada istilah eksekutif dan legislatif itu belanja yang awur awuran. Semua sudah dibicarakan bersama, karena Perda APBD (Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) adalah kesepakatan. Dan, memang tidak boleh mendiskreditkan satu lembaga. Namun, intinya saya sudah klarifikasi langsung ke bupati,” jelas Nasih yang mengaku sedang ada kegiatan di Yogyakarta bersama Bupati Subandi.
Hal senada juga disampaikan oleh H. Kayan, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo bahwa pihaknya menyesalkan beredarnya video dengan narasi memojokkan lembaga legislatif tersebut. Dan yang pasti DPRD Sidoarjo melalui Komisi B selalu mendorong untuk peningkatan PAD Sidoarjo.
“Kita selalu mendorong adanya peningkatan PAD di Sidoarjo. Memang kurang tepat, jika DPRD (Sidoarjo, red) disebut menghamburkan uang,” sampai politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (mams)
