GRESIK (RadarJatim.id) — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Gresik, Jawa Timur telah digelar di kantor Bupati Gresik, Jumat (21/3/2025). Menariknya, forum yang melibatkan banyak stake holder itu, juga menghadirkan Pemkab/Pemkot di wilayah Gerbangkertosusila dan juga Pemprov Jatim guna merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi antardaerah.
Selain dihadiri Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dan Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Gresik, forum yang digelar di lantai 4 kantor Bupati Gresik itu, juga dihadiri Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan tiga wakil ketuanya dan sejumlah anggota DPRD, kalangan perguruan tinggi, Ormas, organisasi profesi, juga pelaku usaha. Selain itu juga hadir perwakilan dari Pemkab/Pemkot se-Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Sementara dari Provinsi Jatim, diwakili oleh Kepala BPKAD Jatim, Ir Sigit Panoentoen, MSi.
Bupati Fandi Ahmad Yani yang membuka dan menyampaikan paparan Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJMD 2025-2029 Kabupaten Gresik berharap, pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gresik saling terintegrasi dengan Pemeritah Kabupaten/Kota yang secara geografis berdekatan dengan wilayah Kabupaten Gresik.
“Seperti banjir luapan Kali Lamong yang sebagain besar membuat warga Kabupaten Gresik terganggu arus lalu lintas, arus ekonomi, bahkan sawah padi dan tambak ikan tidak jadi panen, kalau kita saling berintegrasi dengan antara Pemkab Lamongan, Mojokerto, juga Surabaya, tentu untuk mengurangi dampak banjir terhadap warga masyarakat menjadi semakin kecil, karena juga Pemprov ikut andil dalam pembahasan tersebut,” papar Bupati Yani.
Demikian juga moda transportasi darat, ketika saling terintegrasi antarwilayah kabupaten, tentunya membuat arus perekonomian menjadi meningkat, contohnya dengan adanya bus Trans Jatim jurusan Gresik- Mojokerto dan Gresik – Paciran, Lamongan, juga jurusan Gresik – Porong, Sidoarjo.
“Dengan adanya bus yang beroperasi jalur Gresik – Mojokerto, maka beberapa tempat wisata di jalur tersebut kelihatan semakin ramai, termasuk juga para UMKM juga meningkat pendapatannya,” tambahnya.
Bupati Gresik berharap, program pembangunan di wilayah Kabupaten Gresik bisa saling terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemkot yang bersebelahan dengan Gresik.
Tak hanya fokus pada integrasi pembagunan antardaerah, forum itu juga menerima masukan dari sejumlah peserta. Di antaraya, Sekolah Perempuan dan Pendampingan, terkait perlunya akses warga kepulauan di Bawean yang mau berobat ke Gresik untuk difasilitasi rumah singgah dan juga biaya atau ongkos kapal yang terjangkau.
Sementara dari kelompok anak berkebutuhan khusus (disabilitas), berharap agar sekolah sudah tidak ada lagi biaya SPP dan aneka sumbangan yang menyertainya, juga adanya guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus dengan honor yang bersumber dari APBD. (adv/sto)
