PONOROGO (RadarJatim.id) — Program Desa Berdaya yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Bantuan konkret yang digelontorkan melalui program ini disambut antusias oleh para kepala desa dan masyarakat.
“Adanya bantuan ini, mudah-mudahan warga kami semakin meningkat ekonominya. Ini merupakan bantuan bentuk wujud nyata yang diberikan kepada masyarakat orang kecil,” tutur Kepala Desa Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Bambang Priyanto.
Bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial hingga total Rp 3,9 miliar untuk warga Ponorogo, Khofifah turut memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 10 desa. Lima desa mendapat program BUMDes menerima masing-masing Rp 100 juta serta tiga menerima BKK program Desa Berdaya capai Rp 100 juta.
Penyaluran bantuan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo itu dihadiri oleh 145 orang, terdiri dari 30 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan lima orang penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk periode triwulan pertama tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyalurkan Zakat Produktif kepada 50 orang yang merupakan calon penerima program bantuan sosial Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim (KIP Putri Jawara). Masing-masing mendapatkan Rp500 ribu.
Diketahui, 50 calon penerima tersebut merupakan perluasan bantuan KIP Putri Jawara di Kabupaten Ponorogo tahun 2025 yang akan mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.
Pada tahun 2025 ini Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar untuk program bansos di Kabupaten Ponorogo. Bantuan tersebut disalurkan secara triwulanan dan mencakup tiga program utama. Pertama, PKH Plus dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk 1.276 keluarga. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu setiap triwulan.
Kedua, bantuan ASPD senilai Rp 302 juta yang ditujukan kepada 84 jiwa, masing-masing menerima Rp 900 ribu per triwulan. Ketiga, program KIP PPKS Jawara dengan total anggaran Rp6 juta untuk dua penerima manfaat. Berbeda dengan dua program sebelumnya, bantuan ini hanya disalurkan sekali, masing-masing penerima mendapatkan Rp 3 juta.
Pada penyaluran bansos triwulan pertama di Kabupaten Ponorogo, total dana yang disalurkan mencapai Rp 686 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp 612 juta untuk 1.224 keluarga penerima PKH Plus dan Rp 74 juta untuk 83 penerima bantuan ASPD.
Banyak warganya mulai merasakan perubahan signifikan sejak desanya mendapat bantuan dari program tersebut. Menurutnya, program Desa Berdaya adalah bukti nyata komitmen pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Karenanya dia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemerintah Provinsi Jatim yang telah menghadirkan program strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dia meyakini, langkah ini akan mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.
“Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa,” tambahnya.
Senada, Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Slamet Daroini, mengakui bahwa program ini sangat membantu pengembangan potensi desa. Perhatian dari Pemerintah Provinsi menjadi suntikan semangat baru bagi desa-desa dalam kategori pembangunan tertinggal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Timur dan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang telah membantu program kami,” ucap Slamet.
Tercatat Khofifah berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri dari 2.800 desa pada 2023 menjadi 4.019 desa mandiri pada 2024. Peningkatan 1.219 desa mandiri atau 43,54% turut menurunkan angka kemiskinan di Jatim mencapai 9,79% pada Maret 2024. (RJ1/RED)
