Oleh Wanda Aulia Hanim
Sistem Pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan melalui pemilu yang di selenggarakan setiap lima tahun.
Dalam perspektif demokrasi, sistem ini sangat ideal, karena memberikan hak warga negara untuk berpartisipasi secara maksimal. Namun, dalam praktik di lapangan, banyak hal yang belum berjalan secara efektif dan efisien.
Salah satu tantangan besar dalam sistem pemerintahan di indonesia adalah masih berlakunya sentralisasi kekuasaan. Dalam kondisi ini, kekuasaan politik cenderung terpusat pada pemerintahan pusat, khususnya presiden. Hal itu ditandai dengan pemerintahan pusat cenderung mengambil keputusan secara cepat tanpa adanya musyawarah. Kondisi ini hingga kini masih berlaku. Dampaknya, daerah–daerah menjadi sangat bergantung pada keputusan pusat dan tidak memiliki keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan lokal.
Contoh paling nyata dapat dilihat dari pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia, yang memicu kesenjangan di berbagai sektor, seperti ketimpangan lapangan kerja, pendidikan, fasilitas umum dan sebagainya. Dan, seperti diketahui, Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sangat maju yang juga menjadi pusatnya pemerintahan dan perekonomian.
Infrasuktur Jakarta juga jauh lebih maju dibandingkan daerah–daerah lain di Indonesia, di antaranya berdiri-megahnya gedung–gedung pencakar langit yang jauh lebih banyak di bandingkan dengan daerahdi luar Jakarta. Akibatnya, pembangunan yang berada di daerah daerah luar kota Jakarta menjadi sangat timpang, sehingga memicu isu mengenai pembangunan yang tidak merata di setiap daerah di Indonesia.
Selain itu, ketimpangan kekuasaan yang muncul akibat dinamika politik, banyak kebijakan pemerintahan yang lebih mengutamakan kelompok politik tertentu daripada kebutuhan riil rakyat. Hal ini berujung pada kebijakan yang sering berubah–ubah dan tidak konsisten, sehingga masyarakat kerap berpikir, bahwa pemerintahan tidak berpihak pada mereka dan hanya menguntungkan pemerintah sendiri.
Meskipun demikian, sistem pemerintahan Indonesia tetap memiliki banyak potensi besar untuk terus berkembang. Salah satunya, memperkuat sistem pengawasan dan transparasi. Pemerintah harus lebih terbuka dalam hal anggaran dan kebijakan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar–benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan daerah–daerah yang pembangunannya masih belum merata, agar setiap wilayah dapat berkembang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
Sistem pemerintahan Indonesia yang mengusung prinsip demokrasi, dari awal memiliki dasar yang kokoh untuk menciptakan tata kelola negara yang berpihak pada rakyat. Meski begitu, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pemusatan kekuasaan, ketimpangan pembangunan antarwilayah/daerah, dan dominasi kepentingan politik yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. {*}
*) Wanda Aulia Hanim, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.
