SIDOARJO (RadarJatim.id) — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo akan melakukan evaluasi, dan akan memberikan sanki kepada 11 SDN di Sidoarjo yang kelebihan siswa pada SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) 2025.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo, Dr. Tirto Adi, M.Pd pada hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo bersama serta sejumlah kepala sekolah, terkait polemik kelebihan penerimaan siswa baru di beberapa sekolah dasar negeri (SDN).
Polemik ini mencuat setelah kasus di SDN Candipari II dan SDN Kesambi, Kecamatan Porong, menuai sorotan publik.
Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menjelaskan bahwa siswa yang tidak masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) sudah dipindahkan ke sekolah terdekat.
Ia memastikan, permasalahan tersebut kini telah teratasi, namun tetap akan dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya minta kepala sekolah literasi baca tulisnya harus kuat. Pemahaman terhadap regulasi itu sangat penting. Setiap sosialisasi harus diikuti secara seksama. Dari 464 SDN, yang bermasalah kelebihan pagu ini ada 11 sekolah,” kata Tirto usai hearing di Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (21/8/2025).
Tirto menegaskan, Dinas Dikbud Sidoarjo akan memberikan sanksi kepada 11 sekolah yang melanggar ketentuan penerimaan siswa baru. Sanksi awal berupa teguran lisan telah diberikan, dan akan dilanjutkan dengan peringatan tertulis.
“Ya, paling tidak peringatan secara lisan sudah, nanti akan diberikan peringatan secara tertulis,” ujarnya.
Adapun 11 sekolah yang kelebihan pagu meliputi, SDN Candipari II, SDN Kesambi, SDN Sawotratap II, SDN Kalipecabean, SDN Kebonagung II, SDN Waru II, SDN Sepanjang I, SDN Keper, SDN Gedang I, SDN Durungbanjar, dan SDN Krian 4.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menilai permasalahan ini murni disebabkan kesalahan teknis dalam sistem penerimaan siswa baru. Meski begitu, ia menegaskan ada kelalaian dari pihak sekolah.
“Kalau SDN sampai penuh, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sudah kembali naik,” ujarnya.
Namun Dhamroni mengingatkan, kepala sekolah harus lebih cermat memahami aturan teknis penerimaan siswa baru. Jika peminat banyak, harus menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel).
Ia juga meminta agar anak-anak terdampak didampingi orang tua agar psikologis mereka tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala SDN Candipari II, Susanto, mengakui pendaftaran di sekolahnya membludak.
“Pendaftar memang banyak. Kami ingin merangkul semua masyarakat, tetapi saat kuota penuh kami tidak berani menambah pagu karena gedung sekolah tidak mencukupi,” katanya.(mad)
