SURABAYA (RadarJatim.id) – DPRD Kota Surabaya turut menyayangkan penghapusan santunan ahli waris korban covid 19 oleh Kementerian Sosial RI. Mereka menuntut keberlangsungan nasib ahli waris yang batal menerima santunan.
Hal ini menyusul dihentikannya santunan tersebut oleh Kementrian Sosial melalui Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021, tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PKSBS) pada 18 Februari 2021.
“Sangat kami sayangkan kebijakan penghapusan santunan yang diterbitkan oleh kementerian sosial,” ujar Waki Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony, Kamis (25/02/2021).
Menurut dia, kebijakan penghapusan itu dinilai membingunkan dapat berdampak kepada turunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Tak kalah pentingnya, lanjut dia, ada kondisi dengan penghapusan santunan menjadikan masyarakat menilai.
“Santunan ini diberikan kepada masyarakat yang berduka, terkena musibah maupun masalah berkaitan dengan pandemi covid-19. Nah sekarang ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kepastian dan tidak dipercaya” terang A Hermas Thony.
Menurut Penasehat Fraksi Gerindra ini, karena bantuan santunan sudah menyebar kemana mana, bahkan masyarakat sudah dapat penjelasan sistim dan mekanisme pengajuan.
“Sudah banyak yang melakukan mereka (Masyarakat) dan sangat berharap dana santunan itu tidak untuk kepentingan yang sifatnya senang senang,” ungkapnya.
Lanjut dia, masyarakat sudah mulai sadar bahwa dana santunan itu untuk uang duka dan mengcover kebutuhan keluarga ketika ada yang meninggal dunia akibat covid-19. Banyak korban yang merupakan tulang punggung keluarganya.
“Biasanya mereka lalu mengisolasikan diri dan ternyata mereka juga terpapar dan membutuhkan obat obatan, vitamin serta sebagainya,” kata A Hermas Thony.
Selain soal perencanaan kebutuhan seharian, pendapatan masyarakat banyak yang menurun. Adanya bantuan perlu diberikan.
“Ketika (santunan) ini dihilangkan, kami menangkap suasana kebatinan masyarakat sungguh sangat kecewa,” katanya
Hal itu agar tidak menjadi lebih parah. Dewan berharap penjelasan yang lebih logis dan ada satu kebijakan lain yang bisa dikeluarkan.
Senada, anggota komisi D DPRD Surabaya menanyakan nasib uang santunan kematian pasien Covid-19 kepada ahli waris.
“Kami menanyakan nasib uang santunan kepada 319 ahli waris di Surabaya yang diajukan Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari jumlah sekian tersebut, 40 berkas sudah lolos verifikasi,” ujar Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.
Khusnul kembali mengatakan berdasarkan informasi yang dia terima, pencairan sebesar Rp 15 juta kepada masing-masing ahli waris baru di berikan kepada 60 orang se-Jatim.
“Baru sedikit yang cair,” jelasnya.
Khusnul berharap agar ahli waris yang sudah mengajukan santunan, terutama dari keluarga yang tidak mampu, tetap mendapatkan uang bela sungkawa dari pemerintah.
“Kalau tidak dari pemerintah pusat bisa di cover oleh pemerintah kota, melalui APBD. Tetap tetap memperhatikan neraca keuangan pemerintah kota. Kasihan warga yang sudah capek-capek mengurus berkas kemudian mengajukan tapi tidak mendapat bantuan,” ungkapnya.
Politisi perempuan PDIP Surabaya ini, juga menyarankan agar Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan sosialisasi ke masyarakat kalau uang santunan kematian Covid-19 dihentikan oleh pemerintah pusat.
“Informasi ini penting agar mereka masyarakat ini nggak miskomunikasi,” imbuhnya. (Psy)
Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Tindak Tegas Pegawai yang Melanggar
SURABAYA (RadarJatim.id) Komisi A DPRD...
