GRESIK (RadarJatim.id) – Wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tengah menjadi isu hangat saat ini, termasuk di Kabupaten Gresik yang nilainya diperkirakan hampir Rp 500 miliar. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya, bahwa belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di Kabupaten Gresik, kabarnya pemangkasan TKD diperkirakan mencapai hampir setengah triliun rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmennya, bahwa belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Harapan kami, pemangkasan anggaran TKD itu bisa dievaluasi kembali. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik sudah ada persiapan, yakni merasionalisasi kembali belanja. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu menjadi poin utama,” tegas Bupati Yani, kala meresmikan Mushola di Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (8/10/2025).
Dikatakan, anggaran Belanja Pemkab yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan kesehatan, akan tetap dikawal.
“Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC) tetap kami kawal agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata,” ujarnya.
Sebaliknya, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi. Pemerataan infrastruktur tetap berjalan, namun lebih selektif berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
“Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti.” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Gresik juga memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi kekurangan akibat pemangkasan. Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset dan inovasi pelayanan publik disiapkan agar pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berlanjut.
“Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” pungkas Bupati Yani. (sto)
