SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo akan mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait polemik pembongkaran pagar pembatas di perumahan Mutiara Regency, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo.
Seperti diberitakan RadarJatim.id beberapa waktu yang lalu, Bupati Sidoarjo memberikan batas waktu selama seminggu kepada warga perumahan Mutiara Regency untuk memberikan pendapat hukum terkait pagar pembatas yang sudah masuk sebagai fasilitas umum (fasum) Pemkab Sidoarjo itu.
“Seandainya hari ini kita putuskan bisa saya lakukan, Bupati tandatangan, Kapolres tandatangan dan Dandim tandatangan, selesai. Tetapi saya masih memberikan kesempatan kepada warga saya untuk menghadirkan ahli hukumnya,” kata Bupati Sidoarjo, H. Subandi usai rapat koordinasi di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Sidoarjo pada 4 November 2025 lalu.
Padahal, DPRD Sidoarjo sudah memberikan rekomendasi kepada Pemkab Sidoarjo untuk tidak membuka akses jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan Mutiara Regency.
“Hasil kesepakatan teman-teman DPRD (Sidoarjo, red) adalah untuk tidak membuka akses jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan perumahan Mutiara Regency,” ucap Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih usai rapat konsultasi dengan ahli dari Univesitas Ailangga (Unair) Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu.
Ada 4 yang direkomendasikan oleh DPRD Sidoarjo terkait pembongkaran pagar pembatas yang akan dijadikan akses jalan penghubung antara Mutiara City, Mutiara Regency dan Mutiara Harum :
- DPRD dan Pemkab Sidoarjo tetap melakukan mediasi kepada warga yang menolak dengan pengembang perumahan Mutiara City.
- Meminta Pemkab Sidoarjo untuk segera membuat kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terbaru dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sidoarjo.
- Pemkab Sidoarjo harus membuat opsi-opsi yang jelas terkait perencanaan kawasan tersebut, karena ada 6 kawasan perumahan besar yang membuat beban untuk jalan Jati, diantaranya : a. Pelebaran Jalan Jati, b. Penambahan Jalan Baru.
- Menghormati warga, baik dari Mutiara City maupun Mutiara Regency apabila ingin melakukan langkah-langkah hukum dengan developer terkait, dan apabila ada potensi wanprestasi dalam kontrak perjanjian.
Menanggapi pernyataan Bupati Subandi yang memberikan batas waktu selama seminggu kepada warga perumahan Mutiara Regency untuk memberikan tanggapan hukum, H. Abdillah Nasih berencana akan memanggil beberapa OPD untuk menjelaskan alasan terkait rencana pembongkaran pagar pembatas tersebut.
“Kita akan panggil Dinas P2CKTR (Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, red) dan dinas-dinas lainnya. Seberapa jauh rekomendasi DPRD (Sidoarjo, red) dilaksanakan, dan seberapa jauh poin-poin diprogreskan,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo itu menilai permasalahan yang terjadi di perumahan Mutiara Regency disebabkan oleh Pemkab Sidoarjo yang tidak memiliki konsep terkait RDTR dan Andalalin.
“Hal-hal semacam ini terjadi, karena tidak memiliki konsep yang jelas terkait RDTRK dan Andalinnya. Itu dulu yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, warga perumahan Mutiara Regency melalui salah satu kuasa hukumnya, Urip Prayitno menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan pendapat hukum kepada Bupati Sidoarjo tentang penolakan pembongkaran tembok pembatas perumahan Mutiara Regency pada Senin (10/11/2025).
Atas surat tersebut, warga perumahan Mutiara Regency diundang pada hari Senin (17/11/2025) nanti, untuk mendapatkan keputusan dari Bupati Sidoarjo terkait dibongkar atau tidaknya tembok pembatas tersebut.
Apabila Bupati Sidoarjo tetap bersikukuh untuk melakukan pembongkaran pagar pembatas perumahan Mutiara Regency tanpa ada landasan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dapat berpotensi terjadi adanya Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah yang menyebabkan kerugian.
“Jika, Bupati (Sidoarjo, red) membongkar tanpa landasan dokumen RP3KP, RP3 dan RKP maka berpotensi terjadinya onrechtmatige overheidsdaad,” sampainya.
Dijelaskan oleh Urip bahwa RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang menguraikan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan terpadu untuk program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang bersifat lintas sektoral dan wilayah.
RP3KP juga berfungsi mengarahkan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman agar terkoordinasi terpadu yang sesuai dengan RTRW.
RP3KP menjadi acuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan yang ada atau akan dibangun sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kasus di mana perumahan formal tidak sepenuhnya sesuai dengan pola ruang RTRW.
Karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten Sidoarjo yang mengatur tentang (RP3KP), jadi tidak ada dasar hukumnya apabila Pemkab Sidoarjo melakukan pembongkaran atas pagar pembatas di perumahan Mutiara Regency.
“Sidoarjo belum mempunyai Perda tentang RP3KP. Untuk itu, Bupati Sidoarjo tidak punya dasar hukum untuk melakukan pembongkaran tembok pembatas perumahan Mutiara Regency,“ jelasnya. (mams)
