BANYUWANGI, – Komisi 4 DPRD Banyuwangi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur produktif.
Sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi itu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Pesan ini terlontar ketika Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui integrasi program daerah dengan program nasional agar penggunaan APBD lebih efektif. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki dampak luas bagi warga.
“Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Patemo.
DPU CKPP Banyuwangi diminta Komisi 4 DPRD Banyuwangi untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal untuk program prioritas pembangunan infrastruktur.
“DPU CKPP Banyuwangi meninjau kembali seluruh proyek yang direncanakan dan memprioritaskan proyek yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” papar Patemo.
Lalu DPU Pengairan diarahkan agar fokus pada pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi, embung yang sudah ada agar berfungsi optimal.
Kemudian memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mendukung ketahanan pangan seperti rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
“Penanganan banjir di kawasan perkotaan maupun wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun 2026 dengan melakukan normalisasi saluran sungai dan drainase serta melakukan penataan sistem pembuangan air yang lebih baik,” terangnya.
Penanganan persampahan di Kabupaten Banyuwangi agar segera dituntaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026 sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA).
Komisi 4 DPRD Banyuwangi bahkan meminta eksekutif agar memprioritaskan perbaikan ruang kelas dan pemeliharaan gedung sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar siswa.
“Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah kita minta untuk memfasilitasi dinas penghasil PAD mitra kerja dengan mengkaji usulan dan memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam menggali penerimaan daerah,” pungkas polisi PDIP.***
