KEDIRI (RadarJatim.id) – Aksi pemutusan kabel wifi oleh warga terjadi di Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setelah salah satu provider dinilai tidak memenuhi kesepakatan terkait penataan jaringan. Pemerintah desa kini menyiapkan langkah lanjutan untuk mengembalikan situasi menjadi kondusif.
Kepala Desa Sumberbendo, Moh. Basyaruddin, menjelaskan, persoalan berawal dari pemasangan kabel wifi milik sejumlah provider yang penataannya dinilai tidak rapi atau semrawut. Kabel-kabel tersebut bergelantungan di berbagai titik desa dan menimbulkan keluhan dari masyarakat.
“Awalnya soal kabel yang tidak tertata. Banyak warga mengeluh karena kondisi itu dibiarkan begitu lama,” kata Basyar saat ditemui, Kamis (11/12/2025).
Menyikapi keluhan tersebut, pemerintah desa sebelumnya juga sempat memfasilitasi mediasi antara warga dan 15 provider yang beroperasi di Sumberbendo. Dalam pertemuan yang pernah berlangsung sebelumnya, warga mengusulkan kompensasi sebesar 5 persen dari tarif pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab sosial provider, sekaligus upaya mempercepat penataan jaringan.
Sebanyak 14 provider menyetujui permintaan tersebut. Namun satu penyedia layanan, yakni MyRepublic, menolak pemberian kompensasi. Perusahaan itu hanya menawarkan alternatif berupa bantuan jika desa mengajukan proposal kegiatan.
Ketidaksepakatan diperparah dengan tidak adanya respons MyRepublic ketika pemerintah desa mencoba menghubungi terkait kebutuhan acara Jantiko Mantap, agenda besar desa yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 orang.
Situasi tersebut memicu reaksi warga. Mereka meminta pemerintah desa tidak menghambat inisiatif mereka untuk menertibkan kabel. Dengan pendampingan kepala dusun, warga kemudian memutus seluruh kabel wifi milik MyRepublic di beberapa titik.
Aksi itu berdampak pada sebagian pengguna yang tidak mengetahui konteks permasalahan. Beberapa warga melaporkan layanan internet mereka tiba-tiba terputus.
Pemerintah desa menyatakan akan kembali membuka ruang mediasi apabila MyRepublic masih berminat melanjutkan operasional di Sumberbendo. Jika tidak, pemerintah desa menyebut masih ada penyedia layanan lain yang telah menyetujui kompensasi sesuai harapan warga.
“Tujuan kami—pemerintah desa– menjaga situasi tetap kondusif. Warga harus tetap merasa aman dan nyaman,” pungkas Basyar. (rul)
