SIDOARJO (RadarJatim.id) — Aktivis menggelar mahasiswa dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam) Kabupaten Sidoarjo aksi di depan Kantor Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, pada (26/2/2026) sore.
Mereka berorasi dan meneriakkan yel-yel dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah untuk memastikan kebijakannya harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Tidak begitu lama mereka berorasi, ditemui langsung oleh Bupati Sidoarjo di halaman kantor pemerintahaan selatan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Subandi didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menanggapi tuntutan para mahasiswa itu dengan sejumlah
program strategis.
Ia memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan 2026 saat menemui massa aksi, meliputi pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.
Dalam dialog bersama mahasiswa, Subandi menegaskan bahwa seluruh perencanaan telah disusun berbasis data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan.
Penyusunan tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh ( ITS ) pada 2025.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, Insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Bupati juga menyinggung evaluasi di sektor infrastruktur jalan. Menurutnya, perbaikan kini dilakukan di 26 titik di sejumlah kecamatan, dengan pengawasan ketat terhadap
kualitas pekerjaan.
Bahkan, pergantian pejabat di Dinas PU PR telah dilakukan menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak. Terkait pembangunan sirkuit balap resmi, Subandi menyebut desain dan perencanaan teknis telah disiapkan dan ditargetkan mulai 2027 dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat menekan praktik balap liar di jalan umum. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah mengklaim terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 450 miliar pada 2026.
Sebelumnya Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sidoarjo, meliputi prioritas pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang.
Termasuk juga kebijakan ketenagakerjaan untuk tenaga lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.
Aksi berlangsung hingga malam hari. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi program yang telah dipaparkan pemerintah daerah serta memastikan adanya tindak lanjut konkret atas tuntutan yang disampaikan.(mad)
