BOJONEGORO (Radarjatim.id) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pemantauan serta peningkatan kualitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diwujudkan melalui kegiatan umpan balik terkait rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diselenggarakan pada Senin (09/03/2026) di Ruang Angling Dharma.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa jumlah SPPG di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus mengalami pertumbuhan. Saat ini tercatat ada 133 SPPG, di mana 123 di antaranya sudah beroperasi, dua termasuk dalam kategori suspect, dan sembilan lainnya belum mulai beroperasional.
Menurutnya, keberadaan SPPG telah memberikan layanan bagi sebagian besar sasaran program MBG di Bojonegoro, yang mencapai sekitar 356 ribu orang penerima manfaat. “Berdasarkan data yang ada, pelayanan saat ini telah menjangkau hampir 80 persen dari target sasaran,” ucapnya.
Nurul Azizah menegaskan bahwa kualitas layanan di dapur MBG harus selalu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat program MBG tidak hanya menjadi perhatian masyarakat luas, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur untuk memastikan bahwa menu yang disusun dan cara penyajian makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada beberapa masukan dari masyarakat, mulai dari aspek kualitas makanan hingga kesesuaian menu yang disajikan setiap hari.
“Kini masyarakat semakin aktif menyampaikan pendapat dan masukan, bahkan melalui berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, seluruh dapur yang menjadi bagian dari SPPG harus benar-benar mematuhi dan menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditentukan,” jelasnya dengan tegas.
Menurut Wakil Bupati, pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan agar dapat segera menjangkau masyarakat, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Namun ke depannya, seluruh SPPG diharapkan mampu memenuhi semua ketentuan yang berlaku, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati melaporkan bahwa dari total 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 unit telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah resmi mendapatkan sertifikatnya, sedangkan empat unit lainnya telah mendapatkan rekomendasi namun masih dalam tahap proses penerbitan. Selain itu, terdapat 23 SPPG yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan 11 SPPG yang masih dalam tahap verifikasi oleh tim dari Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan kelengkapan dan kondisi sarana serta prasarana yang berkaitan dengan higiene dan sanitasi.
“Hari ini kami mengundang sebanyak 41 SPPG, yang terdiri dari 23 unit yang tidak memenuhi syarat dan 18 unit yang belum mengajukan permohonan SLHS. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik secara langsung mengenai hasil verifikasi yang dilakukan di lapangan, agar segera dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan,” paparnya.
Menurut Ninik, hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG bersama dengan mitra kerja terkait. Jika perbaikan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka proses verifikasi harus diulang kembali, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan yang digunakan, serta kualitas air minum dan air untuk proses pengolahan makanan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan maksimal, aman, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penerima manfaat. (Pradah)
