SIDOARJO (RadarJatim.id) – Semenjak dilantik dan menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, H. Subandi tidak pernah lepas dari kontroversi-kontroversi yang menyedot perhatian publik atau masyarakat Sidoarjo.
Kontroversi yang muncul dari Bupati Subandi bukan karena soal pembangunan atau terkait penanganan sosial ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sidoarjo, tapi soal perseteruan dengan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana yang hingga kini belum padam.
Bahkan terjadi saling lapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) antara Bupati Subandi dengan H. Rahmat Muhajirin yang tidak lain adalah suami dari Wabup Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana.
Hubungan Bupati Subandi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo seperti ’bara dalam sekam’ kelihatannya baik-baik saja dan sedang tidak terjadi apa-apa, padahal didalamnya ada bara api yang masih membara dan siap membakar apa saja.
Panasnya hubungan dua lembaga pemerintahan ditingkat kabupaten itu bermula dari statemen Bupati Subandi yang menuding DPRD Sidoarjo menghambur-hamburkan uang pada Maret 2025 lalu, dimana videonya sempat viral di beberapa akun media sosial (medsos).
Akibat video yang viral tersebut, DPRD Sidoarjo menuntut Bupati Subandi meminta maaf secara terbuka. Bahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun 2024 ditolak oleh DPRD Sidoarjo pada Juli 2025 lalu.
Tidak hanya itu saja, rekomandasi DPRD Sidoarjo terkait pagar pembatas perumahan Mutiara Regency (MR) Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo pada Oktober 2025 lalu, secara terang-terangan diabaikan oleh Bupati Subandi.
Kemudian, Bupati Subandi mengeluarkan statemen yang membikin geram masyarakat Sidoarjo terkait teguran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo yang membuat acara buka puasa bersama secara glamour ala Bollywood, padahal dirinya juga ada di acara tersebut.
Terbaru, Bupati Subandi membuat gaduh jagat politik Sidoarjo ketika mengeluarkan pernyataan kalau dirinya mendapatkan dukungan dari para kyai dan Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPAC PKB) untuk kembali memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo periode 2026-2031.
Kontan saja pernyataan orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo membuat suasana politik menjadi panas, baik dari dalam PKB ataupun dari partai pengusung. Karena pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024 lalu, pasangan Subandi-Mimik Idayana diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat dan beberapa partai politik non parlemen.
Untuk itu, Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) Kabupaten Sidoarjo meminta Bupati Subandi untuk sedikit mengurangi statemen atau pernyataan yang menyebabkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat.
”Menurut kami, sebaiknya Bupati Subandi fokus saja untuk merealisasikan 14 program prioritas Pemkab (Pemerintah Kabupaten, red) Sidoarjo. Yang mana tidak ada satupun ditahun pertamanya menjadi Bupati Sidoarjo yang tercapai,” kata Agus Salam, SH, MH, Ketua BNPM Sidoarjo kepada RadarJatim.id, Minggu (29/3/2026) malam.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo dibawah kepemimpinan Bupati Subandi hendaknya fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti banjir, jalan rusak, pelayanan prima serta keluhan dari para orang tua terkait maraknya pungutan liar (pungli) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
”Atau berusaha memperbaiki hubungannya kembali dengan DPRD dan Wabup Sidoarjo agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Agus Salam, Bupati Subandi seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun kedepan.
Daripada mengumbar ambisi politiknya yang ingin kembali menguasai PKB Sidoarjo. Dan, pada akhirnya hanya menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru, karena dapat menimbulkan ketersinggungan dari dalam PKB ataupun partai pengusungnya.
”Sekali lagi kami mengingatkan agar Bupati Subandi agar fokus menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya pada Pilkada Sidoarjo 2024 lau,” pungkasnya. (mams)
