SIDOARJO (RadarJatim.id) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terus melakukan pendalaman kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi, Kecamatan Buduran yang beralih fungsi menjadi rumah kost komersil milik developer atau pengembang.
Tim penyidik dari Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo melakukan pemanggilan dan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dugaan tindak pidana korupsi TKD Damarsi seluas 3.500 meter persegi di blok lor omah tersebut.
Alsuwari, salah satu saksi pelapor mengatakan bahwa kehadirannya bersama beberapa warga Desa Damarsi lainnya untuk memenuhi panggilan dari penyidik Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo, Selasa (14/4/2026).
”Dulu pemeriksaan sifatnya menggunakan Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan, red) dengan durasi 7 hari. Karena sudah ada kesimpulan dan waktu habis, kini diperpanjang dengan Sprin-Op (Surat Perintah Operasi, red). Artinya, ini sudah masuk tahap pemeriksaan BAP secara resmi,” kata Alsuwari usai keluar dari ruang Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo.
Dijelaskan oleh Alsuwari bahwa tim penyidik Kejari Sidoarjo sebelumnya, telah menyimpulkan awal adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi dalam kronologi pengalihan lahan TKD Damarsi menjadi rumah kost komersil di blok kuburan jaran berdasarkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kali ini, pihaknya juga menghadirkan ’saksi mahkota’ yang memberikan keterangan kunci terkait proses awal pembangunan rumah kost komersil diatas lahan TKD Damarsi.
”Kehadirannya untuk memastikan tidak adanya penyerobotan tanah di TKD itu, tapi murni dugaan korupsi,” jelasnya.
Kehadiran saksi mahkota untuk membantah narasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa pembangunan rumah kost komersil diatas TKD Damarsi itu adalah penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang.
”Kami ingin meluruskan image yang dibangun ditengah-tengah masyarakat, jika kasus ini adalah penyerobotan tanah. Faktanya, ini adalah konspirasi. Saksi mahkota kami, melihat langsung sebelum pemasangan plang nama dan patok TKD. Semua perangkat desa hadir, termasuk Kades (Kepala Desa, red) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa, red) Damarsi berada dilokasi saat itu,” terangnya.
Sementara itu, Mashuda yang disebut-sebut sebagai saksi mahkota mengungkapkan bahwa dirinya saat itu sebagai penyuplai material bahan bangunan, mulai dari pengurukan lahan hingga berdirinya beberapa bangunan rumah kost diatas lahan TKD Damarsi.
Diungkapkan oleh Mashuda bahwa sejak awal, Pemerintah Desa (Pemdes) dan BPD Damarsi mengetahui kalau TKD seluas 3.500 meter persegi itu akan dibangun rumah kost komersil milik pengembang.
“Bahkan ada acara syukuran dan do’a bersama saat pembukaan lahan (TKD, red). Jadi tidak mungkin ada penyerobotan tanah, kalau Pak Kades sendiri ikut meresmikan,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Mashuda bahwa saat diperiksa tim penyidik Intel Kejari Sidoarjo, ia membenarkan dirinya adalah penyuplai meterial bahan bangunan untuk proyek rumah kost komersil sejak awal tahun 2023 lalu.
”Saya diperiksa terkait posisi saya sebagai penyuplai material bahan bangunan sejak Februari 2023. Mulai dari proses pengurukan hingga pembangunan belasan unit rumah kost itu. Saat syukuran awal, Pak Kades, Pamong dan BPD memang hadir dilokasi,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak tim penyidik Kejari Sidoarjo masih melakukan pendalaman materi BAP untuk segera menentukan, para saksi yang diperiksa dalam jadwal pemeriksaan berikutnya. Termasuk juga penentuan para calon tersangka dalam kasus yang diduga merugikan aset negara berupa TKD Damarsi ini. (mams)
