PASURUAN (RadarJatim.id) — Rencana long march yang diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya pada Kamis (16/4/2026) sore menemui jalan buntu. Massa mahasiswa yang hendak bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan dihadang oleh barikade gabungan militer dan kepolisian tepat di area jalan depan Markas Kodim (Makodim) 0819 Pasuruan.
Pihak aparat yang berjaga berdalih, bahwa penghadangan ini dilakukan berdasarkan aturan yang melarang adanya demonstrasi di instansi atau kawasan militer. Namun, dalih tersebut langsung dibantah keras oleh mahasiswa.
Perwakilan massa aksi menilai, alasan tersebut hanyalah dalih untuk melindungi institusi militer dari kritik tajam publik terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
“Kami tahu aturan. Tujuan utama kami adalah long march menuju rumah rakyat (DPRD, Red). Jalan raya di depan Kodim ini adalah fasilitas publik, milik rakyat yang kebetulan dilewati rute kami, bukan area steril pangkalan tempur. Dalih ‘kawasan militer’ ini hanya akal-akalan agar suara tuntutan kami tentang penolakan peradilan militer tidak terdengar oleh mereka yang di dalam gedung,” seru masa aksi di hadapan barikade aparat yang mengunci rapat jalan raya.
Situasi di lokasi sempat memanas ketika massa mahasiswa mendesak untuk dibukakan jalan. Beberapa personel militer berseragam loreng dan polisi bertameng terlihat membuat pagar betis berlapis, menghentikan total laju jalan mahasiswa.
Dengan pengeras suara, Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyampaikan orasi yang mengurai kepanikan aparat.
“Bapak-bapak berseragam, kalian digaji dari pajak kami, rakyat yang hari ini kalian hadang. Jika institusi ini tidak merasa melindungi oknum yang menyiram air keras kawan kami Andrie Yunus, kenapa kalian harus panik dan memblokir jalan raya? Biarkan kami lewat menuju DPRD! Menghalangi kami hari ini sama saja mengonfirmasi, bahwa supremasi sipil memang sedang kalian injak-injak,” teriak Ubaidillah yang disambut gemuruh riuh massa aksi.
Para mahasiswa menilai, tindakan penghadangan ini sangat ironis. Di saat mahasiswa menuntut kasus kekerasan oknum aparat ditarik ke peradilan umum demi keadilan, pihak militer di daerah justru menunjukkan arogansi dengan memberangus ruang demokrasi warga sipil di jalan raya umum.
Meski jalan diblokir, massa Aliansi BEM Pasuruan Raya awalnya menolak mundur. Mereka mengubah strategi dengan menjadikan aspal di depan barikade aparat sebagai panggung orasi dadakan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Aktor Intelektual! Tendang TNI ke Barak!” dan terus melantangkan orasi-orasi perjuangan.
Setelah tertahan cukup lama di bawah terik matahari tanpa ada iktikad baik dari aparat untuk membuka jalan, massa aksi akhirnya mengambil keputusan taktis. Demi menghindari benturan fisik yang bisa memakan korban di pihak mahasiswa, barisan secara terorganisasi pindah haluan.
Massa kemudian bergerak serentak menggunakan kendaraan bermotor masing-masing, memutar rute, dan langsung menggeruduk target utama mereka: gedung DPRD Kota Pasuruan.
Setibanya di “rumah rakyat” tersebut, bara perlawanan tidak surut sedikit pun. Mahasiswa kembali merapatkan barisan dan menyambung estafet orasi di depan gerbang gedung dewan. Mereka menuntut wakil rakyat Pasuruan keluar untuk mendengarkan langsung kemarahan publik, serta mendesak DPRD Kota Pasuruan agar berani bersikap tegas dan tidak diam saja melihat impunitas militer yang mencederai demokrasi negeri ini. (bai/rj2)
