SIDOARJO (RadarJatim.id) Harga MinyaKita di pasaran masih ditemukan ditas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari harga HET Rp 15.700 perliter di pasaran masih dijumpai dijual Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu perliternya.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi Partai Gerindra Komisi VII DPR RI, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono,M.I.Pol (BHS) saat sidak di Pasar Porong menemukan MinyaKita dijual masih diatas HET yang ditetapkan peemrintah. BHS menilai kondisi tersebut tidak wajar dan harus segera ditertibkan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum dan Satgas Pangan harus turun tangan.
“Ini tidak masuk akal. MinyaKita adalah minyak subsidi, seharusnya jauh lebih murah. Kalau sampai Rp 22.000, ini sudah di luar kewajaran,” ujar BHS.
BHS menyebut Pasar Porong sebagai salah satu pasar strategis yang menjadi etalase Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu menjadi pusat perdagangan dengan harga komoditas yang terjangkau, terlebih letaknya yang dekat dengan daerah penghasil pangan seperti Batu dan Probolinggo.
“Pasar ini harus bersih, bagus, dan ramai. Bahkan kalau bisa harga di sini lebih murah dibanding pasar lain karena posisinya strategis dan dekat dengan sumber pangan,” tambahnya.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini saat meninjau harga Sembilan bahan pokok di Pasar Porong mendapati sebagian besar harga kebutuhan pokok relatif stabil. Namun harga minyak goreng bersubsidi yang justru melambung tinggi hingga mencapai Rp 22.000 per liter.
Atas temuan itu, BHS sudah berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan agar menindaklanjuti persoalan tersebut. Termasuk distribusi MinyaKita segera diperbaiki serta potensi penyimpangan ditindak tegas, dan tidak menutup kemungkinan masuk ranah tindak pidana korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus turun tangan.
“Kalau ada yang menghambat distribusi atau memainkan harga, itu harus diproses. Ini menyangkut uang negara. Aparat seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK harus turun tangan,” tegasnya.
Sedangkan alas an kenaikan harga akibat mahalnya bahan kemasan plastic, dikatakan kontribusi biaya kemasan terhadap harga produksi sangat kecil, sehingga tidak bisa dijadikan pembenaran atas lonjakan harga yang signifikan.
“Kalau plastik naik, pengaruhnya hanya sekitar 2,5 persen. Jadi tidak mungkin harga melonjak setinggi itu. Ini harus ditertibkan,” terangnya.
BHS memberi batas waktu kepada pihak terkait untuk segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran dalam waktu maksimal satu minggu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Setya Handaka, mengakui adanya kendala dalam distribusi MinyaKita di lapangan. Salah satu faktor yang disampaikan distributor adalah kenaikan harga bahan kemasan yang turut memengaruhi biaya produksi.
“Kami sudah berkoordinasi, memang ada beberapa kendala di distribusi, termasuk dari sisi kemasan yang disebut mengalami kenaikan harga,” ujar Setya. (RJ1)
