KEDIRI (RadarJatim.id)– Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 di Kota Kediri menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, saat memimpin apel peringatan di Balai Kota Kediri, Senin (27/4/2026).
Menurut Vinanda, otonomi daerah tidak hanya memberi kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah, tetapi juga membawa konsekuensi peningkatan tanggung jawab dalam pelayanan publik.
“Ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki amanah dari masyarakat. Artinya, setiap program dan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya,” ujar dia.
Ia menekankan, tantangan otonomi daerah saat ini tidak lagi sebatas pada pelaksanaan program, tetapi pada kualitas implementasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Kediri didorong untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta bekerja secara akuntabel.
Selain soal kinerja internal, Vinanda juga menyoroti pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyebut, tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program strategis berisiko tidak berjalan optimal.
“Sinkronisasi itu kunci. Kita harus memastikan program pusat bisa diterjemahkan dengan baik di daerah, sehingga manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mendorong pemberdayaan UMKM lokal.
Menurutnya, program-program tersebut harus diimplementasikan secara tepat agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau masyarakat sehat, maka produktivitas meningkat. Ini akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucapnya.
Vinanda menambahkan, visi pembangunan Kota Kediri “MAPAN” pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menargetkan Indonesia maju melalui penguatan daerah.
Melalui momentum Otoda ini, Pemkot Kediri menegaskan perlunya kerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil, agar otonomi daerah benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kewenangan administratif. (Nasrul)
