SIDOARJO (RadarJatim.id) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti progres pembangunan frontage road di Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 ini yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
Dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2025 menyebutkan bahwa total pembangunan frontage road sejak 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 7.778,9 meter.
Dengan rincian pada tahun 2021 sepanjang 1.290 meter, sepanjang 3.003,9 meter di tahun 2022, sepanjang 1.093 meter di tahun 2023 dan sepanjang 2.391 meter pada tahun 2024 lalu.
Akan tetapi, memasuki tahun anggaran 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo hanya mampu merealisasikan pembangunan frontage road sepanjang 10 meter dari target 700 meter.
H. Choirul Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo menilai bahwa capaian pembangunan frontage road pada tahun 2025 lalu sangat memprihatinkan dan jauh dari ekspektasi.
Menurutnya bahwa capaian pembangunan frontage road tahun 2025 yang jauh dari target itu tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mengurai kemacetan jalan raya.
“Kalau melihat trend sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di tahun 2025, hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata H.Choirul Hidayat, Senin (18/5/2026).
Ia meminta Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dilapangan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sudah menggelar rapat paripurna pada Kamis (16/4/2026), dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sebanyak 29 rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sidoarjo itu juga meminta adanya transparansi terkait kendala yang menyebabkan target 700 meter tidak tercapai di tahun 2025 lalu.
“Harus dibuka apa masalahnya. Apakah di pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau faktor teknis lainnya. Jangan sampai target hanya jadi angka diatas kertas,” ujar Choirul Hidayat.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Sidoarjo itu menegaskan bahwa pembangunan frontage road memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kabupten Sidoarjo, terutama dikawasan tersebut yang dikenal padat kendaraan.
Jika tidak segera diselesaikan, potensi kemacetan akan terus menjadi persoalan yang berlarut-larut. Dimana akibat belum tuntasnya pembangunan itu,arus lalu lintas belum bisa maksimal untuk mengurai kemacetan.
“Frontage road ini solusi untuk mengurai kemacetan. Kalau progresnya seperti ini, tentu masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Komisi C DPRD Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa lebih optimal ditahun berjalan maupun perencanaan kedepan.
“Kedepan harus lebih realistis, tapi juga terukur. Jangan sampai target tinggi, tapi realisasinya sangat jauh dari harapan,” tegasnya.
Seperti diketahui, gagasan pembangunan Frontage Road (FR) Sidoarjo mencul untuk menjadi solosi dari keluhan pengguna jalan yang kerap terjebak kemacetan di jalur arteri Surabaya-Sidoarjo, khususnya ruas Waru hingga Buduran.
Dalam prosesnya, pembangunan FR ini memang tidak berjalan mulus. Mulai dari kendala pembebasan lahan yang membuat target penyelesaiannya beberapa kali mundur. Proyek ini mulai direncanakan pada 2009 dan dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo 2009–2029.
Untuk Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 diproyeksilkan pembangunan jalan sepanjang 9,2 km dengan lebar 10 meter. Realisasi tahap awal tahun 2021 pengerjaan fisik baru terealisasi secara signifikan yang pembangunannya difokuskan di sisi Timur rel kereta api, menghubungkan Waru, Gedangan, hingga Buduran.
“Kami sangat menyayangkan kenapa dari target sepanjang 700 meter di 2025 hanya bisa terealisasi 10 meter. Padahal masyarakat sudah menanti dan FR ini bisa mengurangi beban lalu lintas di Jalan Raya Waru, Aloha, dan Gedangan yang kita tahu kondisinya sering macet,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih,SM menambahkan, DPRD Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan fungsi pengawasan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Harapannya agar program kerja dan target pembangunan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan bersama bisa terealiasasi dengan baik.
“Kami akan terus melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai dari target yang sudah ditetapkan nantinya tidak terealiasi yang itu akan merugikan masyarakat banyak. Mari kita cari solusinya agar pembangunan bisa berjalan lancar sesuai dengan perencanaan,” kata Abdillah Nasih.
Untuk itu pihaknya meminta semua komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas sesuai tupoksinya dan berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga bisa berkerja maksimal sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
“Tentunya jika pembangunan sesuai rencana nanti yang merasakan juga masyarakat banyak. Seperti pembangunan FR ini kalau sudah tuntas tentu bisa mengurai kemacetan dan sangat membantu pengguna jalan,” tegas Abdillah Nasih yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Pihaknya menegaskan bahwa pembahasan evaluasi pembangunan di tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam LKPJ Bupati Sidoarjo 2025 tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Rekomendasi yang disusun mencakup perbaikan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta penyempurnaan regulasi dan kebijakan strategis kepala daerah.
Khusus mengenai sektor infrastruktur, Fraksi PKB DPRD Sidoarjo sudah meminta peningkatan peran unit reaksi cepat dalam penanganan kerusakan jalan serta alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai. Termasuk penataan kabel utilitas dan peningkatan kebersihan sungai melalui partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian.
“Melalui rekomendasi dari DPRD Sidoarjo, diharapkan kinerja eksekutif semakin optimal dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Abdillah Nasih.
Pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Sedangkan Bupati Sidoarjo H Subandi menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPRD Sidoarjo siudah disampaikan, dan diterima. Pihaknya akan jalankan rekomendasi tersebut dengan dengan baik. (ADV/MAM)
