SIDOARJO (RadarJatim.id) –Pasca lebaran arus urbanisasi kerap terjadi peningkatan. Tren tahunan ini tak lepas dari daya tarik Kabupaten Sidoarjo yang punya kawasan industri menjadi salah satu pilihan warga luar daerah untuk mencari pekerjaan.
Untuk mengantisipasi terjadinya urbanisasi, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan penduduk bagi mereka yang melakukan urbanisasi dan perlu kehadiran pendatang ini yang mempunyai keterampilan, dokumen lengkap, dan tempat tinggal jelas.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M mengatakan pasca lebaran urbanisasi memang terjadi di beberapa wilayah perkotaan, termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah yang dianggap sebagai pusat lapangan kerja dan kesempatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah asal.
Untuk mengantisipasi urbanisasi, diimbau kepada para pendatang untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tujuannya agar keterbatasan lapangan kerja dapat meningkatkan risiko pengangguran dan pemukiman kumuh.
“Para pedatang harus melaporkan diri ke RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga, red) setempat dan melengkapi persyaratan kependudukan, Tujuannya agar mereka bisa terdata,” kata H. Abdillah Nasih, S.M, Kamis (23/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo ini menambahkan peran RT, RW maupun Pemerintah Desa (Pemdes) dalam hal ini sangat diperlukan. Sebab mereka yang tahu persis ke wilayahan di tempatnya ketika ada pendatang baru. Untuk itu monitoring dan pelaporan atas keluar masuknya penduduk sangat diperlukan.
“Dispendukcapil saya rasa juga harus melakukan sosialisasi ke tingkat desa. Agar bisa secara bersama-sama melakukan monitoring adminduk (Administrasi Kependudukan, red) di wilayah kerjanya,” terangnya.
Seperti diketahui dalam sistem Adminduk, rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk eletronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta harus melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Hal itu ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, dan data akurat untuk pelayanan public. Hal ini sejalan dengan Undang Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013.
“Monitoring adminduk ini juga penting, karena saat ada pengangguran mereka akan didata,” tegasnya.
Dengan adminduk yang dipenuhi, mereka juga bisa mendapatkan perlindungan status hak-hak sipil penduduk, memfasilitasi pelayanan publik, dan menyajikan data kependudukan yang akurat.
Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu menambahkan, kepedulian terhadap pendatang dan pemantauan lingkungan juga perlu digalakkan kembali seperti adanya aturan jika ada pendatang 1 kali 24 jam harus lapor RT dan lain-lain.
“Saya juga mengimbau agar tidak gampang mengeluarkan KTP baru. Persyarakatan dokumen kependudukan harus benar benar dijalankan, jangan sampai muncul karena ada kedekatan dibuatkan KTP dan masukkan di Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan KTP Sidoarjo,” tegasnya.
Untuk memantau arus urbanisasi pasca lebaran, pihaknya juga berharap selain RT RW dan pihak desa melakukan monitoring, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo juga perlu turun tangan.
Termasuk pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo perlu ambil bagian agar arus urbanisasi pasca lebaran bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dan bukan malah sebaliknya membawa dampak negatif dan menambah jumlah tingkat pengangguran yang makin bertambah.
“Kita harus bersama-sama melakukan pengawasan dan monotiring arus urbanisasi ini. Jangan sampai urbanisasi ini membawa beban dan dampak negatif bagi Kabupaten Sidoarjo, tapi harus membawa dampak positif untuk perkembangan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama,” pungkasnya.
Perlunya pengawasan arus urbanisasi pasca libur lebaran juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I. Politisi PKB asal Kecamatan Tulangan ini menegaskan bahwa para pendatang yang datang ke Sidoarjo diharapkan mereka yang sudah punya keahlian. Sehingga saat datang di Sidoarjo dan mencari pekerjaan bisa segera terserap oleh dunia usaha.
“Harapan kami urbanisasi ini bisa membawa dampak positif, bukan malah menambah jumlah angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo,” kata H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I.
Sebab jika angka pengangguran bertambah bisa membawa dampak negatif, termasuk dari sisi keamanan dan hukum. Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan ini berharap agar Disnaker maupun Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo turut memonitor pergerakan arus urbanisasi pasca libur lebaran. Dimana setiap kota hampir menghadapi persoalan yang sama terkait urbanisasi ini.
“Memang harus kembali diperketat aturannya, jika ada pendatang baru atau ada tamu yang menginap lebih dari 1×24 jam harus melapor ke pihak RT. Tujuannya agar saat ada pendatang baru yang tinggal lama bisa terdeteksi dan terdata,” tegasnya.
Tujuan pendataan para pendatang baru ini diharapkan juga untuk mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sebab dengan pencegahan dini dengan melakukan pendataan bagi pendatang baru, maka bisa diketahui siapa-siapa penduduk baru.
Arus urbanisasi di perkotaan memang tidak bisa dihindarkan. Sebab saat ada pertumbuhan ekonomi, maka magnet ekonomi yang diangggap menjadi peluang sebagai pusat lapangan kerja dan kesempatan memperbaiki ekonomi yang lebih baik.
Malah jika diperlukan perlu adanya operasi yustisi kependudukan untuk memantau pergerakan warga pendatang pasca libur Lebaran 2026 ini. Hal itu untuk memastikan bahwa setiap pendatang memiliki tujuan tinggal yang jelas serta tidak menjadi beban sosial bagi Kabupaten Sidoarjo.
“Operasi yustisi jika memang perlu harus dilakukan dan perlu melibatkan beberapa unsur mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja, red). Tujuannya tentu mereka pendatang baru di Sidoarjo,” tegasnya.
Operasi yustisini ini bisa menyasar empat kategori seperti pekerja formal yang wajib melampirkan jaminan pekerjaan dari pimpinan perusahaan dan didata sebagai penduduk non-permanen sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2022.
Kedua, pekerja informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang harus mengantongi surat keterangan dari Ketua RT/RW serta memiliki tempat tinggal yang sah untuk didata sebagai penduduk non-permanen.
Serta ketiga, tamu keluarga yang wajib melakukan pelaporan 1×24 jam kepada Ketua RT setempat dan ke empat adalah warga tanpa identitas. Dan jika ditemukan ada pelanggaran perlu ada sanksi tegas, misalnya dipulangkan ke daerah dalam hal ini Pemkab Sidoarjo bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Biasanya pendatang masuk Sidoarjo ini tujuan mencari kerja. Dan pendataan bagi mereka tentunya perlu dilakukan,” ungkap H. Rizza Ali Faizin.
Sebenarnya kejadian urbanisasi yang hampir terjadi setiap tahun pasca lebaran ini bisa dilakukan pencegahan. Hal ini jika ada pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan, dan terciptanya lapangan kerja di desa. Sehingga warga pedesaan tidak perlu mencari pekerjaan diluar daerahnya.
Sayangnya saat ini tak jarang para pemuda enggan untuk meneruskan usaha pertanian, dan mereka memilih mengadukan nasibnya ke perkotaan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan.
“Peningkatan kompetensi dan SDM (Sumber Daya Manusia, red) kami rasa juga perlu, sebab dengan penambahan skil tentu akan meningkatkan keterampilan seseorang dan hal itu akan menjadi nilai lebih untuk bisa terserap di dunia kerja,” tambahnya.
Komisi A DPRD Sidoarjo jika dipandang perlu juga akan menggagendakan untuk mengundang dinas terkait, seperti Dispendukcapil untuk mengetahui secara pasti kondisi monitor urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo pasca libur lebaran 2026 ini.
“Disatu sisi urbanisasi ini menunjukkan bahwa peluang di kabupaten Sidoarjo ini terbukti banyak diminati warga luar kabupaten, tapi disatu sisi jika tidak ada langkah antisipasi nanti bisa menjadi problem tersendiri karena makin bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk itu mari kita sama-sama memantau arus urbanisasi ini agar bisa membawa dampak positif dari pada dampak negatifnya,” pungkas H. Rizza Ali Faizin, M.Pd. (mams/adv)
