SURABAYA (RadarJatim.id) – Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membuka Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal untuk Mewujudkan Tata Kelola Keimigrasian yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan diikuti jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat keimigrasian dari seluruh Indonesia tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian.
Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat komitmen membangun tata kelola organisasi yang bersih dan profesional melalui penguatan sistem kepatuhan internal. Berbagai materi yang disampaikan mencakup pengendalian gratifikasi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia turut hadir untuk memberikan penguatan kepada seluruh peserta.
Dalam kesempatan tersebut, Hendarsam menegaskan bahwa penguatan integritas tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan,” kata Hendarsam.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai transformasi pelayanan yang terus dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satunya adalah peresmian Prestige Immigration Services (PIS) di BG Junction Surabaya. PIS merupakan hasil transformasi Unit Layanan Paspor (ULP) BG Junction yang telah hadir sejak tahun 2019 menjadi pusat layanan keimigrasian dengan konsep pelayanan yang lebih modern, nyaman, mudah diakses, dan berorientasi pada pengalaman masyarakat.
Melalui pembaruan fasilitas, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penyediaan sarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, PIS diharapkan menjadi model pelayanan keimigrasian yang merepresentasikan wajah baru Imigrasi Indonesia, yaitu profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Transformasi pelayanan tersebut juga diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian pada musim Haji Tahun 2026. Pada fase embarkasi, Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung implementasi Makkah Route sehingga proses pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi dapat diselesaikan sebelum jemaah berangkat dari Indonesia.
Sementara itu, pada fase debarkasi, penerapan Corridor Gate di Asrama Haji Surabaya mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian sehingga jemaah dapat kembali ke tanah air dengan lebih cepat dan nyaman tanpa mengurangi aspek pengawasan. Di sisi lain, fungsi pengawasan keimigrasian juga terus diperkuat melalui upaya pencegahan keberangkatan calon jemaah haji nonprosedural sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan Direktur Jenderal Imigrasi di Surabaya mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membangun transformasi pelayanan yang berjalan seiring dengan penguatan tata kelola organisasi.
Penguatan integritas aparatur, modernisasi layanan melalui Prestige Immigration Services, serta inovasi pelayanan keimigrasian pada musim Haji Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai implementasi semangat Imigrasi untuk Rakyat. (RJ1)
