SIDOARJO (RadarJatim.id) – Hari Yulianto anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Rabu (29/7/2026).
Sederet aspirasi disampaikan oleh lebih dari 100 orang warga yang hadir dalam acara reses tersebut, mulai dari kebutuhan gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), minimnya peralatan kesehatan, infrastruktur jalan pertanian yang belum layak hingga pelatihan digital marketing bagi pemuda Desa Trompoasri.
Mereka berharap aspirasi itu dapat diperjuangkan hingga terealisasi melalui Hari Yulianto anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Jatim.
Didalam sambutannya, Kepala Desa (Kades) Trompoasri, Mustajib berharap warganya dapat memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyampaikan seluruh kebutuhan atau problem yang ada di desanya secara terbuka.
“Mudah-mudahan keinginan masyarakat bisa terealisasi dengan kehadiran Bapak Hari Yulianto. Jangan disimpan unek-uneknya, sampaikan semuanya agar pembangunan Desa Trompoasri semakin signifikan,” harapnya.
Didalam forum reses itu, Yuni yang merupakan salah satu kader Posyandu Desa Trompoasri mengatakan bahwa hingga kini pembangunan gedung Posyandu yang telah beberapa kali diusulkan belum juga terealisasi.
“Usulan kami terkait gedung Posyandu, sampai sekarang belum terwujud. Kami juga kekurangan peralatan, terutama timbangan bayi. Satu alat dipakai bergantian untuk tiga Posyandu. Kami juga membutuhkan alat cek kolesterol dan asam urat agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh M. Minan, salah satu perwakilan Karang Taruna (Kartar) Desa Trompoasri meminta adanya pelatihan digital bagi generasi muda sebagai upaya untuk mengembangkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di desanya.
Tidak hanya itu saja, ia juga meminta bantuan mesin pengolah sampah, agar sampah yang ada di desanya dapat di daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami ingin pelatihan digital dan bantuan mesin pengolah sampah sehingga hasilnya bisa menjadi pemasukan bagi Karang Taruna,” sampainya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Hari Yulianto menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari masyarakat itu akan dikawal dan diperjuangkan sebagaimana mekanisme yang berlaku.
“Kalau pelatihan digital, nanti akan kami koordinasikan agar segera bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk jalan pertanian, yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah status lahannya. Jangan sampai merupakan tanah milik pribadi atau masih dalam sengketa,” tegasnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur, terutama untuk usaha tani, maka status tanah atau jalan tersebut harus jelas. Artinya tidak sedang dalam sengketa ataupun milik pribadi.
“Kalau status tanahnya belum jelas, bantuan tidak bisa direalisasikan. Semua ada mekanismenya sehingga memang membutuhkan proses, tidak bisa langsung besok jadi,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut pria yang akrab disapa Mas Keceng itu juga mengajak masyarakat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan lebih banyak berbelanja di lingkungan sekitar.
Menurutnya, kebiasaan belanja secara daring atau online membuat perputaran perekonomian tidak lagi bisa dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Kalau kita kembali membeli produk di sekitar kita, perputaran ekonomi akan kembali ke masyarakat sendiri. Ini memang terlihat sederhana, tetapi manfaatnya besar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat banyak masyarakat beralih menjadi pelaku UMKM. Karena itu, sinergi antar warga menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi daerah.
“Sekarang PHK cukup besar sehingga banyak yang beralih menjadi UMKM. Kalau kita saling berkoordinasi dan bersinergi, pasti bisa saling memberikan manfaat,” terangnya.
Menurut Mas Keceng bahwa aspirasi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat diperlukan dalam era digital ini.
“Mayoritas aspirasi masyarakat memang masih berkaitan dengan infrastruktur. Namun banyak juga yang mengusulkan program pemberdayaan, baik untuk pemuda maupun ibu-ibu. Mereka membutuhkan pelatihan digital marketing dan berbagai pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga,” pungkasnya.
Kasipah, anggota DPRD Sidoarjo yang juga hadir dalam kegiatan itu menuturkan bahwa kegiatan reses merupakan wadah resmi bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
“Sampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Meskipun tidak langsung terealisasi, yang pasti akan terus diperjuangkan. Kami membutuhkan informasi dari masyarakat agar bisa menjadi dasar perjuangan di parlemen,” tuturnya. (mams)
