SIDOARJO (RadarJatim.id) DPRD Kabupaten Sidoarjo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi di bulan Agustus dan September tahun ini.Upaya antisipasi dini perlu dilakukan agar saat puncak musim kemarau tidak terjadi krisis air bersih hingga resiko gagal panen di sektor pertanian.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M mengatakan puncak musim kemarau perlu diantisipasi agar ada langkah langkah pencegahan sejak dini dari dampak kemarau. Mengingat wilayah Kabupaten Sidoarjo juga bisa ikut terdampak akibat musim kemarau panjang.
“Antisipasi dampak kemarau ini perlu dilakukan sejak dini, agar jangan sampai akibat kemarau panjang warga terdampak kesulitan air bersih hingga ancaman gagal panen karena kurangnya suplai air,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M, Jumat (21/8/2026).
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo ini menambahkan, akibat kemarau memang bisa memicu persoalan risiko krusial seperti krisis air bersih, ancaman gagal panen di sektor pertanian, hingga kondisi rawan titik panas yang bisa memicu kebakaran.
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 di Indonesia terjadi secara bertahap pada Agustus hingga September 2026. Sebanyak 48,84% wilayah mengalami puncaknya pada Agustus, disusul 25,41% wilayah pada September, dengan kondisi yang cenderung lebih kering dari normalnya.
Mitigasi bencana akibat kemarau ini juga perlu dilakukan, sehingga pengaturan pola irigasi pertanian, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kesehatan seperti ISPA akibat udara kering juga perlu dilakukan.
Potensi dampak kemarau ini dipicu terjadinya el nino yang bertemu langsung dengan musim kemarau dan potensi kekeringan diperparah oleh kemungkinan aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026. Dimana suhu permukaan laut di Samudra Hindia saat ini tercatat pada angka -0,387.
Kondisi ini memicu peluang signifikan munculnya IOD positif pada periode mendatang.
Langkah pencegahan musim kemarau bisa dilakukan meliputi penghematan penggunaan air bersih, pembuatan tampungan air atau embung, pencegahan kebakaran, penjagaan kesehatan tubuh dari dehidrasi, serta pemanfaatan reboisasi untuk menjaga ketersediaan mata air agar dampak kekeringan dapat diminimalkan.
Saat musim kemarau saat ini juga dinilai efektif untuk melakukan normalisasi sungai. Tujuannya agar saat datang musim penghujan air mengalir tidak lagi terdampak pendangkalan.
Cak Nasih, panggilan akrab H. Abdillah Nasih, menegaskan agar Pemkab Sidoarjo dan dinas terkait lainnya bisa melakukan antisipasi dini dari dampak kemarau. Termasuk melakukan kegiatan normalisasi sungai dan saluran air.
“Musim kemarau seperti sekarang ini adalah waktu yang paling pas untuk mengeruk sungai maupun saluran air. Karena volume air surut dan dasar sungai mudah dijangkau alat berat. Dengan pengerukan atau normalisasi ini tentu endapan lumpur bisa dibersihkan dan nantinya daya tampung air bertambah besar,” terangnya.
Pihaknya juga mengimbau agar suplai air khususnya untuk pelanggan PDAM juga perlu dilakukan menjaga pasokan air baku untuk fasilitas pengolahan air minum. Tujuannya agar pasokan air ke pelanggan tetap terjaga di musim kemarau saat ini.
Upaya mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperkuat langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau akan terus dikawal. Sebab langkah kesiapsiagaan dinilai penting untuk mengantisipasi sejumlah dampak yang berpotensi muncul.
BMKG juga memperkirakan sifat hujan pada musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya.
“Pemetaan wilayah rawan kekurangan air perlu dilakukan sejak dini, termasuk perlunya kesiapan sarana distribusi air bersih di lokasi yang dinilai rawan mengalami kesulitan mendapatkan air,” terangnya.
Pemkab Sidoarjo bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya dinilai perlu mensinergikan upaya antisipasi terjadinya kemarau panjang ini. Seperti untuk Dinas Pertanian diperlukan perhatian lebih untuk sektor pertanian yang punya dampak dengan tujuan swasembada pangan.
Termasuk perlunya berkoordinasi dengan petani ataupun kelompok tani untuk mengatur pola tanam, mengoptimalkan sumber air yang tersedia, hingga upaya efisiensi penggunaan air selama periode kemarau saat ini.
“Kesiapan distribusi air, pemetaan wilayah rawan kekeringan, dan koordinasi lintas sektor dan OPD harus benar-benar diperkuat agar dampak kekeringan bisa diantisipasi sejak ini,” tegasnya.
Termasuk mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, hingga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan yang bisa memicu kebakaran.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Choirul Hidayat menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau memang dinilai perlu dilakukan. Dimana kondisi antisipasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
“Dengan langkah antisipasi yang dilakukan lebih awal, dampak puncak kemarau di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat ditekan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” kata H Choirul Hidayat.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sidoarjo ini menegaskan sudah seharusnya langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau dilakukan. Apalagi wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu lumbung pangan dengan tingkat produksi padi yang cukup produktif harus terus dijaga.
Selain itu, dengan letak geogratis Kabupaten Sidoarjo diapit oleh dua aliran sungai utama yaitu Kali Mas di utara dan Kali Porong di selatan, yang keduanya merupakanpecahan dari Kali Brantas harus dimanfaatkan secara maksimal. Agar sumber daya air di sungai tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal termasuk salah satunya untuk mendukung produktivitas pertanian tetap maksimal meski sedang memasuki musim kemarau.
Keberadaan sungai besar atau utama ini memang berdampak dengan terdapat puluhan hingga ratusan saluran air dan anak sungai seperti kali afvour dan saluran penghubung yang melintasi wilayah Sidoarjo.
“Anggaran normalisasi sungai yang sudah dialokasikan perlu dimaksimalkan saat musim kemarau seperti sekarang ini. Sebab dengan kondisi sungai dengan debit air berkurang bisa memudahkan melakukan normalisasi dan mengangkat endapan lumpur,” terangnya.
Pihaknya juga mengimbau di saat musim kemarau ini Pemkab Sidoarjo memaksimalkan perbaikan jalan. Jangan sampai saat sudah memasuki musim penghujan baru dilakukan perbaikan jalan berlubang.
“Saya rasa perbaikan jalan di musim kemarau saat ini sangat tepat dilakukan. Jangan sampai perbaikan jalan maupun pengaspalan malah dilakukan disaat musim penghujan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengoptimalkan normalisasi sungai dan pembersihan saluran irigasi pada musim kemarau sebagai langkah memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.
Optimalisasi kinerja dari Satgas Alat Berat dan Satgas Afvoer Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo juga perlu dimaksimallkan. Meski saat ini di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan sudah mulai terlihat dilakukan pekerjaan normalisasi sungai.
Seperti pengerjaan normalisasi Saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, serta membersihkan saluran Kanal Porong di Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kanal Mangetan di Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, dan anak Afvoer Kedunguling di Desa Ganggangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo.
Pembagian Satgas Afvoer juga dinilai cukup efektif untuk melakukan normalisasi saluran.Seperti saat ini Satgas Afvoer sudah dibagi ke beberapa wilayah kerja untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat. Seperti Afvoer Kedunguling di Desa Larangan, Kecamatan CAndi, Afvoer Buntung di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Afvoer Kepucang di Desa Jimbaran, Kecamatan Wonoayu, Saluran Kedunguling di Desa Temu, Kecamatan Prambon, serta beberapa afvoer di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, Porong, Gedangan, Sukodono, Buduran, Waru, dan Taman.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Prayitno, menyampaikan Pemkab Sidoarjo sudah melakukan antisipasi musim kemarau dengan melakukan kegiatan secara terjadwal dengan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Alat Berat dan Satgas Afvoer di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan.
“Kami berharap pekerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar agar saat musim penghujan nanti seluruh aliran sungai di Sidoarjo dapat berfungsi normal, menampung curah hujan dengan maksimal,” kata Prayitno.
Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo juga melakukan antisipasi ancaman kemarau panjang yang diprediksi lebih ekstrem tahun ini. Dimana fenomena yang dijuluki Godzilla El Nino itu dikhawatirkan memicu kekeringan lahan pertanian hingga mengganggu pasokan air di sejumlah wilayah Kota Delta.
Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat dengan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan, upaya antisipasi dilakukan sejak dini agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.
Pihaknya berkolaborasi dengan PUBMSDA untuk mengantisipasi kebersihan sungai dan mengamankan debit air sungai selama musim kemarau. Dikatakan kestabilan debit air menjadi faktor penting untuk menjaga kebutuhan irigasi pertanian, khususnya di wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Termasuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi di daerah rawan kekeringan.
“Kami juga menyiapkan pompa-pompa air sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan yang diprediksi lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (MAM/ADV)
