SIDOARJO (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat merespons insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.
Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan sesuai standar.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati Subandi saat meninjau langsung SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026).
Dalam peninjauan ini, Bupati didampingi jajaran Pemkab Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, serta Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Dari hasil inventarisasi bersama dinas terkait, terdata sebanyak 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari 153 unit yang sudah beroperasional, ditemukan 21 SPPG yang belum mengajukan permohonan izin.
”Sebanyak 21 SPPG belum berizin, dan hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Subandi.
Ia menekankan bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program MBG sebagai program strategis pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan di lapangan harus diimbangi dengan tata kelola dan evaluasi yang ketat.
Mengenai SPPG Kalitengah yang menyuplai makanan ke Ponpes Mambaul Hikam, Subandi mengonfirmasi bahwa penyedia tersebut telah mengantongi izin resmi.
Meski begitu, kewenangan sanksi maupun pembekuan operasional berada di tangan BGN.
Merajuk hal tersebut, Wakil Koordinator BGN Regional Jatim Teguh Bayu Wibowo menyatakan pihak BGN pusat telah menerbitkan surat pembekuan sementara (suspensi) untuk dapur SPPG Kalitengah sejak Rabu pagi. “Operasional kami hentikan sementara dan surat suspensi sudah diterbitkan. Tim investigasi dari BGN pusat turun ke lapangan untuk menentukan status suspensi tersebut,” ujar Teguh.
Teguh menambahkan, BGN masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini dan menepis isu liar di media sosial.
“Informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan adalah tidak benar (hoaks),” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis seluruh santri terdampak. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB mencatat 567 santri telah menerima penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 457 santri sudah diperbolehkan pulang, 80 santri masih dirawat inap di sejumlah rumah sakit rujukan, dan 30 santri lainnya berada dalam pemantauan observasi.
”Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh pasien mendapatkan perawatan medis secara maksimal hingga sembuh total,” pungkas Subandi.(mad)
