KEDIRI (RadarJatim.id) — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blaru, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, belum mau menyimpulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan.
Sikap tersebut disampaikan setelah muncul laporan keluhan mules, diare hingga muntah dari penerima MBG di sejumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Badas.
Kepala SPPG Blaru, Ervian Dwi Putra Hernanda, mengatakan, penyebab keluhan tersebut masih harus dibuktikan.
“Belum bisa disimpulkan, bahwa ini karena MBG,” kata Ervian, saat di temui, Selasa (8/9/2026).
Ervian menjelaskan, salah satu alasan pihaknya belum dapat memastikan penyebab keluhan adalah waktu pelaporan. Menurut dia, laporan mengenai gangguan kesehatan diterima lebih dari 24 jam setelah makanan dikonsumsi. Selain itu, terdapat penerima manfaat yang juga mengonsumsi makanan lain di luar menu MBG.
Kondisi tersebut, kata Ervian, membuat penyebab gangguan kesehatan tidak bisa langsung diarahkan kepada makanan MBG tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk memastikan penyebabnya, SPPG Blaru telah mengambil sampel makanan, terutama menu ayam, untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut masih ditunggu.
Ervian mengatakan, hasil laboratorium akan menjadi salah satu dasar evaluasi untuk mengetahui apakah terdapat persoalan pada makanan yang dibagikan. Ia menegaskan SPPG tidak mengabaikan laporan dari penerima manfaat. Sebaliknya, pihaknya melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Evaluasi itu, mulai dari proses pengolahan, pemeriksaan makanan sebelum distribusi, pemilihan menu, kondisi fasilitas hingga manajemen SPPG.
Ervian mengatakan, makanan yang dibagikan sebelumnya telah melalui proses pengecekan dan pencicipan. Namun, munculnya laporan mengenai ayam yang disebut berlendir serta ikan lele yang diduga belum matang, menjadi bagian dari evaluasi.
Menu yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi, katanya, akan mendapat perhatian khusus. Pengawasan terhadap proses pengolahan dan pemeriksaan makanan juga akan diperketat.
Operasional Sempat Dihentikan
Langkah evaluasi tersebut juga diikuti dengan penghentian sementara distribusi makanan dari SPPG Blaru selama dua hari. Ervian mengatakan, penghentian dilakukan untuk pembenahan fasilitas, bangunan dan manajemen SPPG.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh dan bukan semata-mata karena adanya laporan gangguan kesehatan.
Pada bagian lain, Ervian menegaskan, laporan mengenai penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan harus dibedakan dengan kesimpulan, bahwa telah terjadi keracunan akibat MBG. Sebab, hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium belum keluar. Pihak SPPG juga mempertimbangkan adanya faktor lain, termasuk makanan yang dikonsumsi penerima manfaat di luar menu MBG.
Dengan demikian, SPPG memilih menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan penyebab keluhan. Di sisi lain, laporan mengenai kondisi makanan tetap menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyediaan MBG. Bagi SPPG Blaru, kata Ervian, aspek keamanan makanan tetap menjadi perhatian dalam setiap distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sementara itu, Satgas MBG Kabupaten Kediri masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium keluar, belum ada kesimpulan resmi, bahwa gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat disebabkan oleh makanan MBG. (rul)
