GRESIK (RadarJatim.id) — Akses sanitasi aman dan pemenuhan air minum di Kabupaten Gresik masih sangat minim, jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data Bappeda Gresik, capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik pada 2025 baru mencapai 2,69 persen dari 11.787 rumah tangga, sementara target dalam RPJMD 2025-2029 ditetapkan 23,41 persen.
Sementara pada sektor air minum, capaian akses disebut berada pada angka 45,07 persen dari target 78,81 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang membutuhkan intervensi bersama, bak dari pemerintah maupun stakeholders, di antaranya kalangan perusahaan yang peduli dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
“Sanitasi aman ini penting untuk kita kolaborasikan bersama. Begitu juga dengan air minum. Masih ada deviasi yang harus kita maksimalkan,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, saat menghadiri Stakeholders Forum dan Sharing Session 2 Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak yang digelar Cempaka Foundation di Hotel Aston Gresik, Kamis (10/9/2026).
Mengusung tema “Merangkai Kolaborasi, Menuju Kabupaten Gresik Layak Air Bersih dan Sanitasi”, forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah perusahaan, forum CSR, serta organisasi yang selama ini bergerak dalam isu air, sanitasi, kesehatan, dan lingkungan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Washil mendorong dibangunnya pendekatan berbasis satu peta, satu data, dan satu intervensi. Data dari perangkat daerah diharapkan dapat dipadukan untuk mengetahui wilayah yang sudah terlayani, yang belum terlayani, serta kebutuhan intervensi di masing-masing kawasan.
Pemetaan tersebut nantinya juga dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan lokasi program CSR. Dengan begitu, dukungan perusahaan tidak berjalan sendiri, tetapi dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Harapannya ada data yang bisa disatukan, kemudian ada skala prioritas yang bisa kita tangani bersama, dan implementasinya bisa dikawal sampai pengawasan,” ujarnya.
Sekda Washil juga menekankan pentingnya aspek perubahan perilaku. Menurutnya, persoalan sanitasi tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan septic tank, jaringan perpipaan, atau instalasi pengolahan air limbah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik dan menjaga lingkungan sehat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Ia mencontohkan pengalaman pembangunan IPAL komunal di Gresik yang pada awalnya menghadapi penolakan masyarakat. Setelah masyarakat memahami risiko sanitasi yang tidak aman terhadap lingkungan dan kesehatan, penerimaan terhadap pembangunan IPAL komunal meningkat.
Dikatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan, sumber daya manusia, serta anggaran untuk menangani persoalan infrastruktur dasar. Namun, kebutuhan di lapangan cukup besar sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Anggaran pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, terutama dengan perusahaan melalui program CSR, untuk mempercepat penuntasan persoalan air bersih dan sanitasi,” ungkap Sekda Washil.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fisik. Keberlanjutan layanan, kualitas air, distribusi, pengelolaan limbah, hingga perubahan perilaku masyarakat juga harus menjadi bagian dari intervensi.
Ia menyebut, tantangan Gresik cukup kompleks karena karakter wilayahnya beragam. Kabupaten Gresik memiliki kawasan perkotaan, industri, pesisir, perdesaan, pertanian, perikanan, hingga kawasan yang berkembang pesat. Karena itu, pendekatan penanganan air minum dan sanitasi tidak bisa diseragamkan untuk seluruh wilayah.
Sementara itu, Direktur Cempaka Foundation, Sarifudin Lathif, mengatakan forum tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya. Cempaka Foundation, katanya, sendiri telah menjalankan program terkait akses air bersih dan sanitasi di Gresik sejak 2021, termasuk bersama sejumlah mitra.
Menurut Sarifudin, hingga saat ini terdapat sejumlah desa di wilayah Kecamatan Manyar dan Bungah serta kawasan perkotaan Gresik yang menjadi lokasi intervensi program. Program tersebut di antaranya mencakup dukungan sambungan rumah dan pengembangan model pengelolaan air berbasis masyarakat.
Salah satu yang dikembangkan adalah model master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Model tersebut memungkinkan masyarakat melalui kelompok pengelola air untuk mengelola layanan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, tetapi juga infrastruktur jaringan pipanya. Itu yang perlu kita diskusikan bersama,” kata Sarifudin.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, forum CSR, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas penerima manfaat layanan air minum sekaligus memperkuat pengelolaan sanitasi.
“Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat dan memperkuat posisi penting Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi,” ujarnya. (sto)
