GRESIK (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Gresik di tingkat Puskesmas. Selain memastikan akses layanan kesehatan yang merata tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan, Pemkab Gresik juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan Puskesmas guna meningkatkan efektivitas dan kenyamanan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Asluchul Alif saat menghadiri workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Hall Hotel Aston, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026 tersebut diikuti para kepala Puskesmas beserta tim teknologi informasi (IT) Puskesmas se-Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Wabup Alif menyampaikan, tantangan promosi kesehatan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi, serta beragamnya karakteristik sosial dan budaya masyarakat.
Menurutnya, promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan (kuratif), tetapi harus lebih mengedepankan langkah promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta perubahan perilaku hidup sehat.
“Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” ujarnya.
Ia berharap, workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tim IT Puskesmas dalam mengembangkan strategi komunikasi kesehatan yang efektif, inovatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pesan-pesan kesehatan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Alif secara khusus menegaskan, bahwa warga yang memiliki KTP Gresik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di Puskesmas sesuai indikasi medis. Ia meminta seluruh petugas kesehatan tidak lagi menjadikan status kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan.
“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham, bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke Puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis, bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala Puskesmas dan jajaran manajemen RSUD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan berorientasi pada perhitungan untung dan rugi.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal tanpa diskriminasi.
Selain pemerataan akses layanan kesehatan, Wabup Alif juga menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan puskesmas. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurai antrean pasien, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik akan menyiapkan proyek percontohan (pilot project) sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien yang tinggi.
“Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wabup Alif mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan agar benar-benar memberikan dampak terhadap pencegahan penyakit. Menurutnya, keberhasilan Promkes tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Ia bahkan menilai tingginya jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program promotif dan preventif yang selama ini berjalan.
“Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke Puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” pungkas Wabup Alif. (sto)
