SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Sidoarjo tahun 2027, angggaran penanganan stunting hanya dianggarkan sekitar Rp 2,5 Milyar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Hal itu disampaikan oleh Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PDI-P DPRD) Kabupaten Sidoarjo saat ditemui RadarJatim.id dikantornya, Selasa (17/11/2026).
Diakui oleh Tarkit bahwa alokasi anggaran penanganan stunting tahun 2027 mengalami kenaikan menjadi Rp 2,5 Milyar, apabila dibandingkan dengan tahun 2026 yang hanya sekitar Rp 2,2 Milyar saja.
Tidak hanya itu saja, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menyebutkan bahwa prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan sebesar 10,6 persen.
“Padahal stunting kita itu ada kenaikan. Namun, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp 2,5 Milyar saja,” katanya.
Maka dari itu, Fraksi PDI-P mengusulkan kepada Pemkab Sidoarjo agar anggaran penanganan stunting dialokasikan minimal Rp 10 Milyar atau disesuaikan dengan kebutuhan intervensi di masyarakat.
Menurut anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 6 (Waru dan Gedangan) itu peningkatan anggaran tersebut perlu diimbangi dengan intervensi yang lebih memadai, apalagi perubahan metode pendataan yang sebelumnya menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi domisili.
“Dulu itu pakai identitas, nek nggak KTP kene ya gak dihitung. Sekarang bukan, sekarang domisili,” ujarnya.
Ia menilai bahwa perubahan cakupan pendataan harus diikuti tanggungjawab Pemkab Sidoarjo dalam penanganan stunting, termasuk terhadap warga yang tercatat berdasarkan domisili.
“Siapa pun itu kalau memang kebijakan pemerintah pusat seperti itu, daerah juga harus ikut tanggungjawab,” tegasnya.
Pria yang duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Sidoarjo itu menceritakan pengalamannya saat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 juta setiap desa diwilayah Kecamatan Gedangan yang diarahkan untuk penanganan stunting dan gizi buruk.
Anggaran tersebut untuk peningkatan nilai makanan tambahan bagi anak-anak dari yang sebelumnya sebesar Rp 7.500 menjadi Rp 15.000 diwilayah Kecamatan Gedangan. Intervensi tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat, tetapi juga memperkuat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak.
“Bahasaku, bukan khusus stunting. Tapi, stunting dan penanggulangan gizi buruk,” tegas Tarkit.
Ia berharap Pemkab Sidoarjo memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai agar intervensi dapat dirasakan langsung oleh anak-anak dan keluarganya. Untuk itu, ia akan terus memperjuangkan usulannya agar ada peningkatan anggaran penanganan stunting dapat terakomodasi dalam R-APBD 2027.
“Sekali lagi, aku bicaranya bukan pada ending. Aku berusaha untuk memperjuangkan itu, Bagaimana nanti supaya Arek Sidoarjo ini terpenuhi nilai gizinya. Jangan hanya teori-teori saja,” pungkasnya. (mams)







