SIDOARJO (RadarJatim.id) – Sejak awal Januari 2026 lalu, warga Desa Damarsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terkait tata kelola Tanah Kas Desa (TKD) seluas 3.500 meter persegi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.
Sudah hampir berjalan 11 bulan sejak dilaporkan ke Kejari Sidoarjo, namun kasus yang diduga menyeret beberapa pihak itu terlihat jalan ditempat dan belum ada perkembangan sama sekali. Saksi-saksi sudah diperiksa oleh Kejari Sidoarjo, mulai dari pelapor, penghuni rumah kos hinga jajaran Perangkat Desa Damarsi.
Untuk itu, warga Desa Damarsi yang dikomandani oleh Al Suwari kembali mendatangi Kantor Kejari Sidoarjo untuk menanyakan langsung perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang tata kelola TKD di blok kuburan jaran tersebut.
“Hari ini, kami kembali mendatangi Kejari (Sidoarjo, red) untuk mempertanyakan perkembangan kasus TKD Damarsi. Alhamdulillah, ditemui langsung oleh Bapak Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus, red) Sigit Sambodo,” kata Suwari usai keluar dari Kantor Kejari Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Diungkapkan oleh Suwari bahwa dalam pertemuan tersebut, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Sigit Sambodo menjelaskan kalau pihaknya sedang minta pendapat ahli hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam minggu depan, ahli hukum dari Unair Surabaya tersebut akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum terkait TKD Damarsi yang kini berubah menjadi rumah kos elit milik developer atau pengembang.
“Progres yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa penyelidikan dalam kasus ini sudah menemui titik akhir, dan sudah hampir selesai. Tinggal minta pendapat ahli hukum dari Unair (Surabaya, red) saja,” ungkapnya.
Menurut Suwari bahwa setelah ada pendapat dari ahli hukum Unair Surabaya, Kejari Sidoarjo akan melakukan gelar perkara sebagai tindak lanjut penentuan perkara, termasuk penentuan tersangka dalam kasus TKD Damarsi ini.
“Setelah pendapat ahli hukum selesai. Maka akan diadakan ekspos eksternal, yaitu gelar perkara untuk menentukan tersangka,” ujarnya.
Ditegaskan oleh Suwari bahwa warga akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum, agar TKD yang kini berdiri rumah kos elit milik pengembang itu bisa kembali dikuasai oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Damarsi.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja Kejari Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola TKD Damarsi yang terkesan sangat lambat.
“Terus terang saja warga sangat kecewa dengan Kejaksaan. Karena sejak bulan Januari (2026, red) lalu, kasus ini belum ada perkembangan yang signifikan,” tegasnya.
Warga sudah mendesak Suwari dan kawan-kawan untuk segera melakukan unjukrasa besar-besaran ke Kantor Kejari Sidoarjo di jalan Sultan Agung, Nomor 36, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo.
“Kalau sampai pekan depan tidak ada perkembangan, kami sudah tidak bisa membendung keinginan warga yang akan melakukan unjuk rasa kesini,” pungkasnya. (mams)








