SURABAYA (RadarJatim.id) — Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPC HPI) Surabaya menggelar musyawarah pemilihan pengurus di Gedung Siola, Sabtu (3/1/2026). Dari forum tersebut secara demokratis menetapkan Agustina Sutiarini sebagai Ketua DPC HPI Surabaya untuk masa bakti 2026–2030.
Pemilihan berlangsung terbuka dan partisipatif. Dari dua kandidat yang maju: Agustina memperoleh 34 suara, unggul atas Faizal yang meraih 8 suara. Hasil ini mencerminkan kepercayaan mayoritas anggota terhadap sosok yang pada periode sebelumnya berperan sebagai bendahara dan aktif menggerakkan roda organisasi.
Pada kesempatan tersebut, HPI Cabang Surabaya juga menegaskan citra profesi pemandu wisata sebagai duta bangsa di hadapan wisatawan.
Ketua DPD HPI Jawa Timur, Pram Sujai Asmed, menilai, pergantian kepengurusan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dalam organisasi profesi. Menurutnya, regenerasi bukan semata pergantian jabatan, melainkan momentum untuk menyegarkan visi dan memperkuat kapasitas pramuwisata menghadapi tantangan pariwisata yang kian kompleks.
SementaracAgustina memaknai keterpilihannya sebagai amanah untuk bekerja lebih luas dan serius bagi pengembangan HPI. Ia menekankan pentingnya peran anggota senior dalam membimbing generasi baru.
“Keterpilihan ini memberi saya kesempatan lebih besar untuk mengembangkan HPI. Anggota baru terus bertambah, dan kami yang senior berkewajiban mendampingi mereka agar tumbuh dan berkembang jauh,” ujarnya.
Asmed menambahkan, tuntutan terhadap pramuwisata di Surabaya tergolong berat. Kota ini memiliki sejarah panjang, dinamika sosial yang kompleks, serta karakter wisatawan yang umumnya berpengetahuan luas.
“Pramuwisata harus selalu memperbarui dan memperdalam pengetauan. Pemandu di Surabaya dituntut kesiapan intelektual dan kepekaan budaya yang tinggi,” tegas Asmed.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Herlambang, perwakilan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudpora) Kota Surabaya yang hadir dalam musyawarah, mendorong HPI untuk menyusun program-program edukasi berkelanjutan. Pemerintah, katanya, membuka ruang dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas anggota.
Catatan Panjang HPI
Lebih dari sekadar organisasi profesi, HPI memiliki catatan panjang dalam dunia pariwisata nasional. Organisasi ini lahir dari Konvensi Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) yang digelar di Pertamina Cottages Pantai Kuta pada 27 Maret 1983, diprakarsai oleh Joop Ave, mantan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia.
Pada Konvensi Kedua di Palembang, 5 Oktober 1988, nama HDWI resmi diubah menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Sebagai asosiasi resmi pemandu wisata di Indonesia, HPI bersifat non-profit dan non-politik. Struktur organisasinya terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Tujuan utamanya: mengikat, melindungi, dan mempromosikan pramuwisata agar diakui sebagai duta negara.
Di Jawa Timur tercatat sekitar 420 orang yang berafiliasi dengan HPI, namun yang aktif sekitar 75 orang dan tersebar di Surabaya, Sidoarjo, serta Malang Raya. Meski jumlahnya terbatas, peran mereka sangat strategis.
“Pramuwisata adalah ujung tombak citra bangsa,” tutur Agustina.
Melalui tutur kata, sikap ramah, keluasan pengetahuan, dan kejujuran, pramuwisata menghadirkan wajah Indonesia di mata wisatawan mancanegara. Mereka bukan sekadar pemandu perjalanan, melainkan duta bangsa yang merepresentasikan kebaikan sifat dan keramahan masyarakat Indonesia di panggung dunia pariwisata. (kim)
