GRESIK (RadarJatim.id) — Masyarakat Gresik di wilayah Kecamatan, Balongpanggang, Benjeng, dan Cerme jangan berharap bisa terbebas dari banjir akibat luapan Kali Lamong. Selama puluhan tahun, sejumlah desa di tiga kecamatam tersebut menjadi “pelanggan” banjir yang terjadi tiap musim penghujan karena badan sungai tak mampu menampung dan menahan derasnya aliran air, hingga meluap ke kawasan permukiman dan persawahan.
Kecilnya peluang bebas banjir itu terungkap dalam dialog Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan awak media yang diinisiasi oleh Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB), Jumat (14/1/2022).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Achmad Hadi, menargetkan penanganan Kali Lamong pada pemerintahan Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wakil Bupati Aminatun Habibah (Bu Min) periode 2021-2024 bisa rampung hanya 50 persen.
Dengan demikian, dari total panjang Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik sepanjang sekitar 58 kilometer (Km) bisa dituntaskan sekitar 29 Km.
Didampingi para kepala bidang (Kabid)-nya, Hadi memaparkan, Pemkab Gresik melalui DPUTR, Dinas Pertanahan (Distan), dan Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), dibantu pihak ketiga, telah melakukan beberapa langkah untuk penanganan Kali Lamong agar tak kembali meluap pada musim penghujan.
Di antaranya, melakukan pengerukan dan perbaikan tanggul di Kali Lamong dan Anak Kali Lamong. Langkah ini dilakukan sebagai upaya normalisasi Kali Lamong yang tiap musim penghujan selalu banjir.
“Alhamdulilah, hasilnya cukup bagus. Pasca-penanggulan dan pengerukan saat Kali Lamong meluap kemarin durasinya tak lama. Jadi, cepat surut,” ungkapnya.
Hadi menjelaskan, untuk penanggulan atau pembuatan parapet dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021, telah dilakukan penanggulan sepanjang 1,5 km di wilayah Kecamatan Cerme, di antaranya di Desa Jono dan sekitarnya.
“Untuk parapet atau penanggulan di Desa Jono dan sekitarnya ada anggaran dari BBWS sebesar Rp 98 miliar setelah lelang dari pagu Rp 100 miliar di tahun 2021,” paparnya.
Penanggulan Kali Lamong bisa dilakukan, sambung Hadi, setelah Pemkab Gresik berhasil membebaskan lahan yang diplot. Sementara pengerukan dengan mengambil sedimentasi baik di Kali Lamong maupun anak Kali Lamong, telah dilakukan di Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Bolongpanggang. Teknisnya dilakukan, baik dengan kontraktual maupun swakelala.
“Termasuk ada bantuan dari pihak ketiga dari CSR (corporate social responsibility). Ini terus akan kami lakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran. DPUTR sambil menunggu anggaran, akan tangani yang krusial, sport-sport yang dianggap paling rawan menyebabkan air meluap,” terangnya.
Hadi menyebutkan, untuk tahun 2022 di DPUTR ada alokasi anggaran Rp 11 miliar untuk penanganan Kali Lamong. Anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan pengerukan badan sungai. Sementara di Dinas Pertanahan (Distan) tersedia anggaran pembebasan lahan untuk penanganan Kali Lamong sebesar Rp 61 miliar.
“Mengingat Distan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru gabung dengan DPUTR, maka pembebasan lahan nanti ditangani DPUTR,” jelasnya.
Hadi mengaku belum tahu berapa ploting anggaran yang akan diberikan Kementerian PUTR untuk penanganan Kali Lamong di tahun 2022. Namun ia berharap agar anggaran yang diberikan lebih besar dari tahun 2021, sehingga penanganan Kali Lamong bisa lebih cepat.
“Saat ini, kami belum tahu berapa anggaran yang diberikan. Tapi pemerintah pusat itu sewaktu-waktu bisa lakukan pergeseran atau pengalian anggaran. Mudah-mudahan dapat tambahan
Saat ini, piahknya belum mengetahui berapa anggaran yang diberikan. “Tapi pemerintah pusat itu sewaktu-waktu bisa lakukan pergeseran atau pengalian anggaran. Mudah-mudahan dapat tambahan besar untuk Kali Lamong,” harapnya.
Ditambahkan, berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Gerbangkertosusila, pemerintah pusat menganggarkan untuk penanganan Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, Kota Surabaya, dan kabupaten sekitar sebesar Rp 1,040 triliun.
Pada kesempatan ini Hadi juga menyatakan, bahwa DPUTR juga memaksimalkan kantong-kantong tempat penyimpanan air dan pembuatan tempat penampuang air hujan. Langkah ini dilakukan agar saat musim penghujan air tak terbuang semua, tapi juga bisa ditampung untuk kebutuhan masyarakat.
“Sehingga, pada saat musim kemarau air bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti untuk pertanian dan lainnya,” pungkasnya. (sho)
