BANYUWANGI – Ramainya pemberitaan dibeberapa media online tentang pernyataan Kepala Sekolah MTsN 3 Banyuwangi, yang menyebut bahwa sumbangan sekolah melalui Komite sudah mendapat uji materi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) mulai mendapat sorotan publik.
Sorotan kali ini datang dari beberapa gabungan aktivis atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Blambangan.
Seperti yang disampaikan oleh Rudiyanto.S.H, Ketua LSM REDAM (Redaksi Hukum Dan HAM ) Kabupaten Banyuwangi. Kepada wartawan dirinya meragukan pernyataan Kepala Sekolah MTsN 3 Banyuwangi pada beberapa media online yang mengatakan bahwa Sumbangan sekolah sudah mendapat uji materi dari kejaksaan negeri Banyuwangi.
“Kami sangat meragukan atas pernyataan Kasek MTsN 3 Banyuwangi tersebut. Karena menurut pemahaman kami, Sebuah uji materi itu ranah dari pengadilan atau yang akrab di sebut Judicial Review, Dan yang di uji itu sebuah produk hukum bukan perbuatan,” ujarnya.
“Atas pernyataan Kasek MTsN 3 Banyuwangi ini justru kami tertarik dan akan menanyakan secara langsung kepada kejaksaan negeri Banyuwangi atas pernyataan Kasek MTsN 3 Banyuwangi. Karena pernyataan tersebut sudah di unggah pada media yang harus di pertanggung jawabkan oleh nara sumbernya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, meski dimasa pandemi, MTsN 3 Banyuwangi, diduga masih mengeluarkan kebijakan yang makin memberatkan beban perekonomian wali murid. Bahkan tak tanggung-tanggung, sekolah dibawah naungan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) tersebut melakukan 2 pungutan sekaligus.
Yakni pungutan uang kemitraan kelas prestasi (KKP) sebesar Rp 100 ribu per siswa per bulan. Dan pungutan uang bangunan yang nilainya hingga ratusan ribu rupiah. Tak pelak, para orang tua siswa pun makin kelimpungan.
Terlebih imbas pandemi Covid-19, memang cukup membuat lesu seluruh sendi perekonomian di Bumi Blambangan.
“Kalau boleh jujur kami sangat keberatan. Tapi bagaimana lagi, jika tidak membayar takutnya anak kami kena sanksi,” ucap M, salah satu wali murid MTsN Srono, Banyuwangi, Senin (05/7/2021).
Terkait pungutan uang KKP dan uang Bangunan MTsN 3 Banyuwangi yang bertempat di Kecamatan Srono tersebut sempat mencuat. Mengingat sejak Pandemi Covid -19, di sekolah hampir tidak ada kegiatan.
“Apa lagi masa Pandemi ekonomi, ekonomi masyarakat lagi sulit, kok tambah dibebani dengan pungutan – pungutan disekolah,” ungkap M.
Suyuti, Kepala Sekolah (Kepsek) MTsN 3 Banyuwangi saat dikonfirmasi dikantornya membenarkan jika di Sekolahnya ada bentuk sumbangan.
“Ya memang di Sekolah kami ada dana sumbangan dari walimurid melalui komite sekolah,” ucapnya, Senin (5/7/2021).
Menurut Kasek MTsN 3 Banyuwangi, sumbangan tersebut sudah disepakati oleh komite dan walimurid. Dan sudah sesuai dengan peraturan menteri agama PMA.
“Selain disepakati oleh walimurid dan komite, sumbangan itu sudah sesuai dengan PMA,” ujarnya lagi.
Namun kata Suyuti, sumbangan tersebut juga ada catatannya contohnya, jika murid tersebut tidak mampu orang tuanya tidak perlu membayar sumbangan.
“Ada sebuah catatan dalam sumbangan tersebut, jika siswa tidak mampu maka tidak perlu membayar sumbangan di sekolah,” ungkapnya.
Soal pungutan RP. 100 ribu, yang dibebankan kepada siswa Suyuti juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya dana tersebut tidak dibebankan kepada semua siswa, namun hanya dibebankan kepada siswa dikelas khusus dan berprestasi.
Kata Suyuti, Sekolah punya program kelas khusus, jadi bagi siswa yang mengikuti kelas khusus tersebut dikenakan biaya Rp. 100 ribu persiswa perbulan.
“Beban Rp. 100 ribu perbulan itu, hanya dibebankan kepada siswa kelas khusus yang berprestasi,” imbuhnya.
Kasek MTsN 3 Banyuwangi menambahkan, kejadian ini sama persis dengan kejadian tahun lalu. Menurutnya pihaknya telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi oleh salah satu Lembaga. Akibat dirinya juga pernah dipriksa oleh kejaksaan negeri Banyuwangi.
“Soal sumbangan disekolah melalui Komite MTsN 3 Banyuwangi, kejaksaan Negeri Banyuwangi juga pernah turun ke MTsN 3 Banyuwangi untuk uji materi. Dan sumbangan itu dinyatakan tidak menyalahi aturan karena sudah sesuai dengan PMA,” pungkasnya.
Reporter: Joko Prasetyo
