KEDIRI (RadarJatim.id) – Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja untuk lebih serius mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam program pelatihan kerja ke Jepang yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Dodi saat penutupan pelatihan daerah (Pelatda) Magang Jepang tahap 1 angkatan 833 tahun 2026 di gedung convention hall Simpang Lima Gumul (SLG) pada Rabu (22/4/2026).
Menanggapi proses seleksi program pelatihan kerja luar negeri yang dinilai memiliki tahapan panjang dan seleksi ketat, ia menyebut, dari sekitar 117 peserta asal Kabupaten Kediri yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 97 orang dinyatakan lolos.
“Ini merupakan kegiatan lanjutan dengan tahapan yang cukup panjang. Dari sekitar 117 peserta, saat ini 97 orang sudah lolos seleksi. Namun untuk sementara, hanya beberapa yang sudah tandatangan kontrak kerja,” kata Dodi.
Ia menambahkan, bagi peserta yang belum lolos masih memiliki kesempatan untuk mengikuti tahap lanjutan melalui mekanisme perbaikan atau pelatihan tambahan. Dodi juga mengapresiasi kerja sama antara pihak pelaksana program dari Jepang dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, pihak Jepang berperan dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelatihan, baik di Indonesia maupun di Jepang, sementara kendali utama tetap berada di pemerintah pusat.
“Peran utama tetap di Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara pihak Jepang lebih pada pelaksanaan teknis dan pendampingan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai perlu adanya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menyiapkan calon peserta sejak dini. Salah satunya dengan melibatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai basis pembinaan.
Dodi, mencontohkan, SMK Canda Bhirawa di Pare, Kabupaten Kediri yang dinilai sangat potensial dan perlu diarahkan menjadi sekolah penyiapan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Jepang.
“Persiapan tidak bisa instan. Tidak cukup hanya pelatihan singkat tiga bulan. Harus dipersiapkan sejak awal, bahkan sejak siswa masuk sekolah, termasuk kemampuan bahasa Jepang,” katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja di Jepang didominasi sektor teknik, seperti teknik mesin, konstruksi, dan pengelasan, yang mencapai sekitar 50 persen. Sementara sektor lainnya meliputi pertanian dan pekerjaan layanan.
Menurut dia, integrasi antara pendidikan kejuruan dan program pelatihan kerja luar negeri akan meningkatkan kesiapan peserta dan peluang lolos seleksi. Selain itu, Dodi menegaskan, bahwa program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak dapat diprioritaskan hanya untuk warga Kabupaten Kediri.
Meski demikian, pihaknya berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dapat meningkatkan kualitas peserta agar memperoleh kepercayaan lebih dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa membatasi hanya untuk warga Kediri, karena ini program nasional. Tapi kita berharap ada perhatian lebih, dengan catatan kualitas SDM kita juga harus ditingkatkan,” ujarnya.
Dodi berharap, program tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja. (rul)
