SURABAYA (RadarJatim.id) — Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menadatangani kesepakatan bersama terkait participating interest (PI) 10% minyak dan gas bumi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 5 kepala daerah lainnya di Jatim. Dalam kesepakatan ini, Kabupaten Gresik masuk dalam wilayah kerja Tuban bersama dua kabupaten lain, yakni Bojonegoro dan Tuban.
Bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (3/1/2023) malam, penandatanganan dilakukan langsung antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain Bupati Gresik, 5 kepala daerah juga menandatanganinya. Mereka masing-masing Bupati Tuban Aditya Halindra, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
Penandatanganan ini, kata Bupati Yani, merupakan “kado awal tahun” bagi Kabupaten Gresik. Hal ini karena pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam yang ada mampu mengungkitkan ekonomi di daerah dan berujung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi daerah pengelola PI 10%. Nantinya dalam pelaksanaannya, Gresik Migas selaku BUMD Kabupaten Gresik akan ditunjuk sebagai penerima PI 10%.
Senada dengan Bupati Yani, dalam keterangannya Direktur Gresik Migas M. Habibulloh yang turut hadir mengungkapkan, dengan adanya PI 10% ini, diharapkan menjadi tambahan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor migas.
“Penandatanganan PI ini sudah ditunggu lama sebagai bagian dari hak yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten gresik. Penandatangan ini merupakan awal dari proses Penerimaan PI yang kemudian akan dibentuk PPD ( Perusahaan Perseroan Daerah) bersama daerah lainnya untuk menerima PI secara resmi,” ujar Habibullah.
Hal serupa disampaikan Gubernur Khofifah. Ia optimistis, lewat pengelolaan yang baik potensi pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam yang ada, akan menghasilkan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat. Hal ini diraih lewat pemanfaatan PI 10 % dalam meningkatkan PAD, sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Penandatanganan yang dilakukan di awal tahun ini akan membangun semangat produktivitas di antara seluruh daerah. Tentunya ini merupakan hadiah atau rejeki di awal tahun 2023. Meski kami masih harus melakukan berbagai proses untuk memenuhi persyaratan,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan, penandatanganan ini merupakan bentuk sinergitas yang luar biasa, utamanya bagi Kementrian ESDM bersama SKK Migas. Langkah selanjutnya, setelah ditandatanginya kesepakatan ini yakni adanya komitmen oleh setiap daerah penerima untuk mengelola dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang mendapatkan PI 10%, baik wilayah kerja Tuban maupun wilayah kerja Brantas jika sudah final nantinya.
Sebagai informasi, dalam terdapat dua wilayah kerja yang masuk dalam penandatanganan kesepakatan bersama. Yang pertama yakni wilayah kerja Tuban yang meliputi tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Gresik. Sedangkan, wilayah kerja Brantas meliputi Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
PI 10% merupakan share atau pemberian saham sebesar 10 persen, dengan persentase yang didapatkan sebesar 6,4% dari PI 10% tersebut. Share tersebut berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di daerah-daerah wilayah kerja Migas, dalam hal ini wilayah kerja Tuban dan Brantas. (sto)
