Oleh Rokimdakas
Fenomena sosial-politik belakangan ini bukan sekadar riak biasa dalam dinamika demokrasi, melainkan sinyal peringatan yang layak dibaca dengan serius. Demokrasi yang semestinya menjamin kebebasan berpendapat, justru memperlihatkan gejala penyempitan ruang kritik.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto —“nanti akan ditertibkan”— ungkapan yang tidak patut disampaikan oleh seorang presiden juga tidak bisa dianggap enteng. Dalam konteks negara demokratis, ungkapan semacam itu berpotensi menciptakan efek gentar, terutama bagi publik yang kritis.
Di tengah situasi tersebut, suara-suara seperti yang disampaikan oleh Malika Dwi Ana di ruang virtualnya menjadi penting. Ia tidak sekadar berbicara, tetapi mewakili keresahan yang mulai meluas: apakah kritik masih memiliki tempat yang aman dalam ruang publik kita?
Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Hambalang pada 24 April 2026 menambah tebalnya lapisan kegelisahan itu. Secara formal, agenda yang disampaikan memang terdengar normatif, membahas keamanan nasional, sektor strategis, hingga program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, yang menjadi persoalan bukan hanya isi agenda, melainkan konteks waktu dan pola yang mengitarinya.
Dalam waktu yang sama, publik menyaksikan meningkatnya fenomena pelaporan terhadap akademisi dan pengkritik pemerintah. Saiful Mujani dilaporkan ke polisi atas tuduhan serius, hanya karena kritik politik. Ubedilah Badrun dan Feri Amsari mengalami hal serupa. Bahkan, aktivis Andrie Yunus menjadi korban kekerasan setelah vokal menyuarakan kritik.
Apa yang terjadi itu, tentu bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ini menunjukkan pola respons yang cenderung represif.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kecenderungan pelibatan aparat keamanan dalam ranah sipil. TNI dan Polri tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan penegakan hukum, tetapi mulai merambah ke sektor-sektor seperti pangan, gizi, hingga manajemen koperasi.
Sekilas, ini nampak sebagai “sinergi nasional”. Namun jika ditelaah lebih dalam, ada persoalan mendasar, apakah pendekatan keamanan menjadi solusi atas persoalan sipil? Masalahnya bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga prinsip. Ketika aparat keamanan masuk ke ranah sipil, batas antara kritik dan ancaman keamanan menjadi kabur.
Kritik yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, berisiko diposisikan sebagai gangguan stabilitas. Di sinilah bayang-bayang Dwifungsi ABRI kembali terasa, sebuah konsep yang pernah ditinggalkan pascareformasi demi menjaga demokrasi tetap sehat.
Ironinya, di saat standar kompetensi dalam jabatan publik kerap dipertanyakan, kritik terhadap kebijakan justru direspons dengan pendekatan hukum. Alih-alih membuka ruang debat berbasis data dan argumen, negara terlihat lebih cepat menggunakan instrumen kekuasaan.
Pertemuan di Hambalang mungkin saja berlangsung dalam koridor formal dan terkesan normatif. Namun, dalam lanskap sosial-politik yang diwarnai pelaporan ke polisi terhadap akademisi, kekerasan terhadap aktivis, serta ekspansi peran aparat keamanan, pertemuan tertutup semacam itu sulit dilepaskan dari tafsir publik.
Transparansi menjadi kunci, bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mendasar dalam menjaga kepercayaan. Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah secara perlahan ketika kritik mulai dibungkam, ketika aparat digunakan untuk menjawab perbedaan, dan ketika kekuasaan lebih memilih kontrol daripada dialog.
Pertanyaannya kini bukan lagi: apakah negara sedang berubah, melainkan ke arah mana perubahan itu bergerak. Apakah kita sedang menuju tata kelola yang lebih efektif, atau justru kembali pada pola lama, yang di dalamnya stabilitas dijaga dengan mengorbankan kebebasan?
Jawabannya akan sangat ditentukan oleh satu hal: apakah kritik masih dipandang sebagai ancaman, atau sebagai fondasi perbaikan. {*}
*) Rokimdakas, Wartawan dan pemerhati kebijakan publik, tinggal di Surabaya.
