GRESIK (RadarJatim.id) — Layanan pendidikan di Gresik saat ini dinilai kurang maksimal. Ini terjadi karena kurangnya upaya dalam melayani masyarakat yang umumnya sering berinteraksi dengan sekolah.
Untuk itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan kualitas pendidikan di tingkat SD, Jumat (17/3/2023).
Agenda ini diikuti oleh SD negeri dan swasta di wilayah kerja Kecamatan Bungah, Sidayu, Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng yang berjumlah 93 sekolah. Rencananya, pembinaan ini akan mencakup seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
Wabup mengatakan, terkait layanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gresik masih belum dapat sepenuhnya memberikan bantuan 100%. Karena itu, perlu untuk saling bekerja sama antara pemerintah dan sekolah, sehingga dapat menciptakan inovasi yang menarik dalam meningkatkan kualitas sekolah masing-masing.
“Intinya, harus ada kolaborasi dan sinergi antarinstansi pendidikan dan kepala sekolah. Tetap saling belajar satu sama lain dan jangan minder. Yang muda tanya kepada yang senior dan yang senior jangan pelit ilmu,” ujar Wabup yang akrab disapa Bu Min itu.
Menurut Bu Min, koordinasi menjadi hal yang penting dalam meratakan tingkat pelayanan di sekolah. Ini dikarenakan, penilaian ke depan akan berbasis sampling. Polanya, hanya beberapa sekolah yang dinilai sebagai rujukan.
“Nanti penilaian ke depan akan berbentuk sampling. Jadi, tidak semua lembaga yang dinilai, tapi hanya beberapa saja. Maka, apabila sekolah yang dijadikan sample dinilai jelek, otomatis sekolah yang lain terkena imbasnya,” ujarnya.
Oleh karenanya, upaya mensinkronkan dokumen antarsekolah juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Di sisi lain Bu Min juga mensoroti, 70% infrastruktur sekolah di Gresik yang kurang layak. Ke depannya, Bu Min bersama jajaran dinas terkait akan berkolaborasi untuk membenahinya.
Di tempat yang sama, Kadispendik Gresik S. Haryanto mengatakan, solusi dalam mengembangkan sarpras sekolah dapat dengan memanfaatkan dana CSR industri sekitar dan ikut serta dalam program UPZ.
“Memang kita sadari bersama, kita masih banyak kekurangan. Karena kalau menggantungkan APBN dan APBD saat ini cukup sulit, karena jatahnya agak dikurangi pusat untuk refocusing yang lain,” ujar Kadispendik.
Kadispendik berharap agar hal tersebut tidak membuat proses pendidikan kendor. Dia berpesan agar seluruh lini dapat memberikan yang terbaik sebagai fasilitator pendidikan.
“Untuk para kepala sekolah, pengawas, dan penilik, ayo coba memberikan pelayanan dari hati. Jangan sampai pilih kasih dan berakibat menelantarkan anak didik kita. Karena kita ini bekerja dalam rangka menjadi fasilitator untuk anak didik kita,” pungkasnya.
Selain Bu Min dan Kadispendik, agenda kali ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Kependidikan Muntadhim Muttaqwa, Pengurus KKKS Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, Dukun, dan Panceng, serta Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta Wilker Utara. (sto)
