SURABAYA (RadarJatim.id) – Debat Publik III Pilkada Surabaya, Paslon Nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno menegaskan akan menerapkan birokrasi yang sehat tanpa adanya nepotisme atau atas dasar suka tidak suka.
Dalam mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tercipta budaya politik dan demokrasi yang sehat di jajaran birokrasi, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman mempunyai strategi khusus.
Machfud mengatakan, jika terpilih menjadi Wali Kota Surabaya nantinya akan menerapkan sistem birokrasi yang sehat tanpa menghilangkan asas demokrasi.
“Surabaya maju nyaman dan berkeadilan. Reformasi birokrasi. Aparatur pemerintahan yang Akuntabel bebas nepotisme dan korupsi,” ujar Machfud, Sabtu (5/12/2020) du arena debat, Dyandra Convention Center.
Di samping itu, untuk mendongkrak demokrasi yang sehat juga diperlukan pelatihan SDM bagi kalang Aparatur Sipil Negeri (ASN) agar mampu melayani warga dengan baik.
“Dalam rangka semua itu diberikan pembinaan ASN dan bagaimana mereka memberi pelayanan yang terbaik pada warga. Jabatan dilakukan secara merit system bukan atas dasar suka tidak suka,” ujarnya.
Menyambung hal itu, Mujiaman memastikan birokrasi ke depan harus lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
“Ujung dari pelayanan adalah kesejahteraan masyarakat. Kita (MA-Mujiaman) akan melayani masyarakat,”
Untuk mewujudkan semua itu, Machfud-Mujiaman akan mensinergikan serta menjalin komunikasi yang baik dari pemerintah tingkat kota, provinsi hingga pusat.
Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Mujiaman juga memastikan siap bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur dalam proyek level nasional hingga regional, pihaknya akan memastikan koordinasi yang baik antara wali kota dengan Gubernur Jatim.
Salah satu contohnya terkait Perpres nomor 80 Tahun 2019. “Perpres 80 tahun 2019 ini adalah perhatian pemerintah pusat atas usulan masyarakat Jatim dalam hal ini gubernur yaitu percepatan pembangunan Jatim di Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Selingkar Wilis,” ujar mantan Dirut PDAM ini.
Machfud menambahkan, pengembangan transportasi massal dipastikan akan berkoordinasi dengan kabupaten terdekat dengan Surabaya juga dan Pemprov Jatim
“Koordinasi gubernur dengan kepala daerah di kabupaten/kota untuk berkoordinasi. Kita sebagai kepala daerah harus dorong Gubernur untuk mewujudkan proses percepatan,” pungkasnya. (Phaksy/Red)
