GRESIK (RadarJatim.id) — Pemilihan bupati/wakil bupati Gresik bakal memasuki babak baru dan memberikan alternatif pilihan baru kepada masyarakat kota santri ini untuk menggunakan hak pilih mereka. Dua kepala desa (Kades), yakni Kades Randuboto, Kecamatan Sidayu, Andi Sulandra; dan Kades Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Fatkhur Rahman, siap meramaikan Pilkada Gresik 2024 dengan mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati jalur independen atau perorangan.
Diterima langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, Achmad Roni, Minggu (12/5/2024), kedua kades beda kecamatan itu mendaftar sebagai peserta untuk berkontestasi pada Pilkada Gresik yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
“Saya dan Pak Fatkhur sama-sama dari unsur Kades mendaftar jalur independen di Pilkada Gresik 2024. Kami ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahwa kami juga ingin berbakti kepada masyarakat, ingin memperbaiki Kabupaten Gresik,” tegas Andi Sulandra kepada awak media di kantor KPU Gresik, Jalan Wahidin Sudirohusodo.
Andi menyatakan, bersama Fatkhur Rahman ia sengaja mendaftar melalui jalur independen (perorangan). Pasalnya, keduanya tidak memiliki partai dan tidak menjadi anggota partai mana pun.
“Ini bagian dari ikhtiar kami sebagai putra daerah yang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki Kabupaten Gresik,” ujar Kades yang dikenal sukses menata dan mengelola Desa Randuboto dari daerah kumuh menjadi minapolitan yang kini menjadi jujukan studi banding berbagai desa.
Ia mengaku diterima dengan baik oleh Ketua KPU Gresik Achmad Roni dan komisioner lainnya saat mendaftar. Bakal calon bupati/wakil bupati Gresik itu menyerahkan berkas-berkas pendaftaran, di antaranya, dukungan kartu tanda penduduk (KTP) dari masyarakat Kabupaten Gresik yang mendukungnya. Dari total 72.150 KTP yang dipersyaratkan, keduanya telah mengumpulkan sekirar 50 persen.
“Hari ini hingga pukul 24.00 WIB adalah batas terakhir kami mengumpulkan 72.150 dukungan KTP dengan di-upload ke aplikasi sistem informasi pencalonan (silon),” pungkasnya.
Sementara Fatkhur Rahman menyampaikan, ia ikut mendaftar jalur independen juga untuk menunjukan kepada masyarakat, bahwa menjadi pemimpin itu tidak harus dengan uang.
“Stigma finansial dan finansial, uang dan uang, harus mulai kita hilangkan dari masyarakat dalam pencalonan sebuah kontestasi seperti Pilkada. Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, cari pemimpin yang benar untuk memperbaiki Kabupaten Gresik,” katanya.
Ia lalu bercerita, bahwa dirinya tidak mempraktikkan politik uang (money politic) ketika menjabat kepala desa Sukorejo hingga tiga periode. Sebaliknya, justru masyarakat yang membantu dirinya hingga menjadi Kades dan bersama-sama membangun desa di pinggiran Kali Lamong itu.
“Buktinya, saya tiga periode menjabat (kades) gak pakai uang saat nyalon. Artinya apa? Bagaimana kita bisa tunjukkan kepada masyarakat, bahwa kita punya kemampuan memimpin,” tandasnya.
Menurut Fatkhur, banyak juga pemimpin yang berangkat dengan pragmatisme dengan mempraktikkan politik uang justru gagal. Itu terjadi karena pencalonannya tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
“Kami prihatin melihat kondisi ini. Makanya, kami ingin mengembalikan harkat dan martabat Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
Dihubungi Minggu (12/5/2024) malam, Fathhur mengatakan, bersama calon pasangannya, ia terus mengupayakan dan bekerja keras untuk mengumpulkan KTP dukungan pencalonannya hingga memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan KPU, yakni 72.150 KTP.
“Masih terus diupayakan,” jawabnya saat ditanya terkait progres dukungan KTP yang telah dikumpulkan.
Ia menekankan, terlepas apakah hingga deadline pukul 24.00 nanti bisa memenuhi syarat untuk mengumpulkan dukungan sebanyak minimal 72.150 KTP atau sebaliknya, niat pencalonan itu sebagai representasi gerakan moral untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala daerah, atau bahkan hingga presiden sekalipun.
Menurut dia, praktik politik uang yang mewarnai tahapan-tahapan politik, sungguh merusak marwah demokrasi. Ini terbukti, dalam praktik, masyarakat umumnya memilih calon yang mau memberi uang atau fasilitas lainnya. Padahal, tandasnya, secara substantif, itu justru merusak demrokrasi.
“Apalagi ini Gresik yang katanya kota santri, masak sih semua harus uang, uang, uang yang jadi penentu? Ini yang melandasi kami berdua mendaftar lewat jalur independen ini, yang seratus persen tidak pakek uang-uangan seperti yang selama ini dilakukan para calon, baik di Pilkada maupun pileg (pemilihan legislatif, Red). Kami ingin berkontribusi dan mengawali agar dalam setiap proses politik, bebas dari politik uang. Meski kita tahu ini sulit, tapi harus dimulai untuk memperbaiki kondisi demokrasi,” tandasnya.
Sementara Ketua KPU Gresik Achmad Roni mengingatkan, pendaftaran jalur independen dibuka tanggal 8-12 Mei. Karena itu, ia meminta Andi Sulandra dan Fatkhur Rahman segera melengkapi persyaratan pendaftaran melalui Silon KPU. Termasuk dukungan 72.150 KTP, kata Roni, semua harus melalui Silon KPU.
Ia menegaskan, Selasa (12/5/2024) hari ini merupakan batas terakhir Paslon independen untuk melengkapi persyaratan, termasuk mengumpulkan 72.150 KTP, hingga pukul 24.00 WIB. Jika persyaratan semua sudah dilengkapi, tahap selanjutnya adalah verifikasi administrasi dan faktual. (maz/sto)
