GRESIK (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, Selasa (22/3/2022). Dibuka oleh Bupati Fandi Akhmad Yani, Musrenbang RKPD digelar di ruang Mandala Bhakti Praja, lantai IV Kantor Bupati Gresik, Jl. Wahidin Sudirohusodo, kawasan Bunder, Gresik.
Hadir acara itu, di antaranya Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman beserta Forkopimda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Denny Teguh Setiawan, Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro Ramses Panjaitan. Hadir juga beberapa elemen masyarakat dan organisasi/komunitas di Kota Santri ini.
Ada tiga topik utama yang menjadi pembahasan serius dalam Musrenbang RKPD bertemakan “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkelanjutan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah” ini. Ketiganya adalah tentang infrastruktur jalan, bencana banjir, dan pengentasan kemiskinan,
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan apresiasi atas antusiasme pelaku pembangunan yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya untuk percepatan pembangunan menuju Gresik Baru.
“Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh, yaitu menghapuskan ketimpangan antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok pedesaan,” kata Fandi Akhmad Yani mengawali sambutannya.
“Mari kita berbenah untuk mengatasi permasalahan yang nyata dengan kita tuangkan bersama dalam RKPD 2023,” lanjutnya.
Musrenbang RKPD Gresik 2023 ini mengarusutamaan Nawakarsa, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Gresik minus 3, 68 persen. Pada 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus menjadi 3,79 persen atau meningkat 7,47 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 3,79 persen pada 2021 ini lebih tinggi dan di atas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 persen,” jelas alumnus Unair Surabaya itu.
Lebih lanjut, Bupati berusia 36 tahun itu, menjabarkan beberapa isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Gresik. Di antaranya kemiskinan, infrastruktur jalan, dan bencana banjir.
Infrastruktur jalan, misalnya. Panjang jalan di Kabupaten Gresik totalnya mencapai 512.164 kilometer (km). Rincianya, 51,6 persen terdiri atas jalan Kabupaten Gresik dalam kondisi baik, 24,20 persen rusak ringan, 22,3 persen kondisi sedang, dan 1,8 persen rusak berat.
“Untuk infrastruktur jalan pada 2023 direncanakan peningkatan/pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 km dengan alokasi dana Rp 371 miliar,” katanya.
Sedangkan masalah banjir di Kabupaten Gresik, terdata 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 km jalan, 5.838 unit rumah warga, dan 3.057 hektar (ha) sawah dan tambak.
Mengatasi permasalahan banjir, Gus Yani, sapaan akrab Bupati Fandi Akhmad Yani, menjelaskan, saat ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam penanganannya.
Langkah yang ia maksudkan, pada 2021, dilakukan normalisasi Kali Lamong dengan membebaskan lahan kurang lebih 6,3 km dari APBD Gresik dan 4,15 km menggunakan dana Corporate social Responsibility (CSR) perusahaan. Pada 2022, lanjut Gus Yani, ditargetkan melakukan pembebasan lahan kurang lebih 15,73 km yang telah dianggarkan pada APBD.
“Pada 2023 direncanakan pembebasan sepanjang kurang lebih 12,5 km dengan menggunakan dana APBD. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik, karena kami yakin ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dan terkendalinya banjir, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik,” ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah memaparkan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Wabup perempuan pertama di Gresik yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik ini menjabarkan, persentase penduduk miskin pada 2021 naik sebesar 0,02 persen dari 2020, yaitu 12,42 persen.
“Target tahun ini bisa turun menjadi 11,50 persen dan 2023 turun lagi menjadi 10,70 persen, atau kalau bisa turun menjadi satu digit,” ujar Bu Min, sapaan akrab Aminatun Habibah.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik, katanya, selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain. Salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan kabupaten Gresik pada 2021 sebesar Rp 505.499 perkapita/bulan.
Menyikapi hal tersebut, katanya, Pemkab Gresik menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang termaktub dalam Nawakarsa, yakni Gresik Cerdas berupa program pengelolaan pendidikan, Gresik Agropolitan yang berhubungan dengan pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya.
Selain itu, juga ada Gresik Seger berupa program rehabilitasi sosial masyarakat dan pelatihan kerja, Gresik Sehati sebagai upaya pemenuhan kesehatan, Gema Karya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, serta Gresik Lestari melalui program kawasan permukiman. (sho)
