GRESIK (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik diminta lebih serius menurunkan tingkat kemiskinan ektrem di Gresik yang dinilai masih relatif tinggi. Salah satu yng bisa dilakukan adalah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai sektor industri, sebab tingginya pengangguran juga menjadi penguat indikator tingkat kemiskinan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Gresik dari PPP, Hj Lilik Hidayati ditemui seusai sosialisasi peraturan perundangan (sosper) dengan puluhan warga Kecamatan Gresik dan Kebomas, Sabtu (29/7/2023). Sosper yang dihelat di rumahnya di Kelurahan Kawisanyar, Kebomas, Gresik, Jawa Timur ini, juga menghadirkan Asisten I Setda Gresik bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suyono, sebagai narasumber.
“Tadi juga disampaikan Pak Asisten I kalau sudah ada penurunan kemiskinan. Tapi angkanya kan masih tinggi dibanding rata-rata di Jawa Timur. Karena itu, kita minta Pemda lebih serius lagi untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan ini. Salah satunya, turunkan juga tingkat pengangguran,” ujar Ning Kaji Lilik, sapaan akrabnya.
Saat menyampaikan paparan kepada peserta sosper, tanpa menyampaikan data detil, Suyono mengatakan, Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Gresik.
Dikatakan, tren kemiskinan di Gresik terus menurun. Tahun 2021, misalnya, tingkat kemiskinan di Kota Santri ini masih 12,42 persen. Angka itu turun menjadi 11,06 persen pada akhir tahun 2022. Diyakini, tren penurunan kemiskinan itu terus berlangsung hingga akhir 2023 mendatang.
Pemkab Gresik, kata Suyono, terus melakukan berbagai upaya agar tingkat kemiskinan terus bisa ditekan. Di antaranya membuka lapangan kerja seluas-luasnya di berbagai sektor. Selain itu, itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusias (SDM) yang siap memasuki dunia kerja. Lebih dari itu, masyarakat juga didorong untuk berwira usaha, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja.
Hj Lilik mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkab dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Gresik. Namun, dengan posisi masih di 2 digit (11,06%) pada 2022, ia menilai tingkat kemiskinan itu masih cukup tinggi. Karena itu, sekali lagi ia minta Pemkab dengan sejumlah OPD yang berkompeten, lebih serius lagi menurunkan tingkat kemiskinan di Gresik.
Ia menilai ironis, bahwa Gresik yang banyak diserbu industrialisasi, tingkat penganggurannya juga masih cukup tinggi. Menurut dia, antara pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi yang saling mengisi. Artinya, ketika tingkat pengangguran masih tinggi, hal itu berpotensi ikut mendongkrak tingkat kemiskinan.
“Kita masih menyaksikan demo masyarakat yang menuntut agar penyerapan tenaga kerja lokal Gresik lebih diutamakan terjadi di mana-mana. Masak ribuan pabrik atau industri berdiri, tapi warga lokal, terutama yang dekat pabrik masih nganggur. Ini ironis. Padahal, kita juga punya Perda yang mewajibkan pelaku usaha menyerap pekerja minimal 60 persen,” katanya seraya mengingatkan, agar Pemda lebih serius dan merealisasikan Perda yang membuka peluang bagi pekerja lokal Gresik itu.
Sarianto, warga Kelurahan Kawisanyar, Kecamatan Kebomas yang hadir dalam sosper, juga berharap agar perusahaan-perusahaan di Gresik bisa menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Selain tingkat pengangguran masih relatif tinggi, apalagi saat pandemi Covid-19 berlangsung, banyak pekerja di luar Gresik bekerja di sektor industri di Gresik.
“Terkait permintaan agar pekerja lokal bisa mendapat pekerjaan layak di Kabupaten Gresik, harap diperhatikan, karena saat ini banyak pekerja dari luar daerah,” katanya.
Merespon keluhan tersebut, Hj Lilik memberikan solusi agar warga melapor ke lurah atau kepala desa untuk dicarikan pekerjaan ke perusahaan. DPRD Gresik, katanya, akan ikut mengawal agar penyerapan tenaga kerja lokal bisa maksimal sesuai amanat Perda Ketenagakerjaan. (sto)
