SIDOARJO (RadarJatim.id) –Proses pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah 2 (SMAMDA) Sidoarjo dinilai sangat luar biasa, bagus dan transparan. Wajar jika sekolah ini berhasil meraih predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), melalui proses auditor independen Kantor Akuntan Publik Erfan and Rakhmawan.
Tim Kuangan yang digawangi Konsultan Keuangan Drs. Utomo Sapto Atmodjo, MM., Ak. Kepala Keuangan Divana Winjayati, Kasi Pelaporan BOS Nur Rohmah Dwi Sulistia Ningrum, SE, Kasi Akuntansi Chury Al A’ina Mardiyah, S.Ak. dan Kasi Pelayanan Siswa Sulistiowati, SE yang selama ini merasa terlalu lama untuk proses audit, yakni 4 tahun sekali.
Akhirnya berani mengajukan diri ke auditor independen dengan proses audit per tahun. Ternyata tidak disangka berhasil meraih predikat Opini WTP untuk penilaian laporan keuangan pada 2020/2021.
“Kami juga tidak menyangka bisa meraih predikat tersebut. Maunya proses auditor per tahun biar lebih cepat, dan mudah untuk mengumpulkan bukti fisiknya. Sebelumnya 4 tahun sekali, jadi lebih lama dan bukti fisiknya lebih sulit. Kalau setahun sekali lebih mudah pembuktiannya,” ungkap Kepala Keuangan Smamda Sidoarjo Divana Winjayati, pada Jum’at (21/1/2022) tadi pagi.
Kedepan, kami harus tetap mempertahankan predikat tersebut. Namun masih ada kekurangan yang masih harus dibenahi, yakni kita harus mengikuti proses pengelolaan yang sudah baku, yang sudah terstandar nasional. “Jadi kita harus mengikuti standar pengelolaan tersebut, dan penghargaan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada SMAMDA Sidoarjo karena pengelolaan keuangannya dilakukan secara baik dan benar,” ungkap Divana Winjayati.
Kepala SMAMDA Sidoarjo Wigatiningsih, M.Pd menjelaskan kalau audit bertujuan menetapkan derajat kesesuaian antara pedoman dengan apa yang sudah dilakukan. Hasil audit sudah kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya Majelis Dikdasmen PWM dan PDM, Komite Sekolah, warga sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.
Selain secara periodik sebelum akhir masa kepemimpinan kepala sekolah diaudit oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PWM Jawa Timur. Kami juga sangat berkepentingan dengan adanya audit independen dari KAP”, ujarnya. (aim)
