KEDIRI (RadarJatim.id) — Perubahan skema dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diberlakukan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kebijakan baru ini mengatur pembatasan hari distribusi hingga penghapusan menu kering, yang memicu penyesuaian di tingkat pelaksana.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi dan sosialisasi MBG bersama Forkopimcam dan para PIC penerima manfaat di Balai Desa Canggu, Kamis (16/4/2026).
Koordinator SPPG Kecamatan Badas, Ahmad Latif Syarifuddin, menyampaikan, bahwa kebijakan terbaru mengacu pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026.
“Distribusi sekarang hanya Senin sampai Jumat. Untuk sekolah nonformal, menyesuaikan hari kegiatan belajar. Kalau tidak ada KBM, maka tidak ada distribusi,” ujarnya.
Perubahan paling mencolok adalah penghapusan total menu kering serta larangan membawa pulang makanan. Seluruh sajian kini diwajibkan dalam bentuk menu basah yang dikonsumsi langsung di lokasi. Kebijakan ini, menurut Latif, diambil untuk menjaga kualitas makanan sekaligus meminimalkan risiko yang tidak diinginkan di lapangan.
“Sekarang tidak ada lagi menu kering, semuanya basah dan dikonsumsi langsung,” tegasnya.
Di sisi lain, Camat Badas, Prasetyo Iswahyudi, menilai perubahan tersebut membutuhkan pemahaman yang sama di semua lini agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.
“Kami tekankan sosialisasi ke desa dan PIC agar tidak terjadi miskomunikasi. Karena perubahan ini cukup signifikan dibanding sebelumnya,” katanya.
Saat ini, terdapat enam dapur MBG yang telah beroperasi. Dua dapur tambahan di wilayah Bringin dan Sekoto tengah disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan total delapan dapur nantinya, pemerintah kecamatan menargetkan seluruh penerima manfaat dapat terlayani tanpa ada yang terlewat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kelompok yang belum sepenuhnya terakomodasi, terutama balita di beberapa desa.
“Masih ada yang belum ter-cover, tapi ini segera kami selesaikan,” ujar Prasetyo.
Tantangan lain juga muncul dari sisi pengadaan bahan pangan. Meski telah menggandeng pemasok lokal, stabilitas kualitas dan ketersediaan bahan menjadi perhatian tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap dapur disebut telah memiliki tenaga ahli bersertifikat guna memastikan pengolahan makanan sesuai standar.
Meski diwarnai berbagai penyesuaian, pemerintah kecamatan berharap program MBG tetap berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.
“Harapannya semua penerima manfaat bisa merasakan dan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya. (rul)
