GRESIK (RadarJatim.id) — Seusai dilantik pada Senin (7/10/2024) pagi, pimpinan DPRD Gresik langsung ngegas menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Salah satunya, terkait rendahnya realisasi pendapatan tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, dalam jumpa pers seusai dilantik mengatakan, pada periode sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan yang dimiliki. Di antaranya, memberikan rekomendasi melalui Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi, hingga rapat-rapat di komisi. Namun, upaya-upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
“Kami sudah kehabisan kata-kata. Berbagai rekomendasi telah kami berikan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Tapi belum membuahkan hasil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, memang DPRD Gresik tidak memiliki daya paksa terhadap pemerintah, misalnya dalam menidaklanjuti pejabat yang kinerjanya tidak optimal.
“Kami tidak bisa memindah pejabat, karena dinilai tidak bekerja maksimal. Itu semua wewenang bupati. Kami sudah beberapa kali memberikan rekomendasi, tapi tidak bisa maksimal,” tandasnya.
Meski demikian, lanjut Nurhamim, pihaknya tidak patah semangat. Masih ada beberapa upaya yang memang belum dilakukan. Salah satunya, memanggil kepala daerah atau bupati Gresik.
“Sesuai ketentuan kami memiliki, wewenamg untuk melakukan rapat konsultasi DPRD dengan memanggil bupati,” ungkapnya.
Selama ini, kantanya, komunikasi DPRD dengan bupati masih sebatas informal. Dengan demikian, tidak ada hasil yang riil.
“Ke depan akan kami lakukan secara resmi dengan memanggil bupati agar bisa dicatat hasilnya,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik yang juga baru dilantik, M. Syahrul Munir, mengatakan, hasil realisasi APBD 2024 akan dilakukan kajian secara mendalam.
“APBD 2024 akan menjadi patokan kami dalam menyusun APBD 2025. Kalau memang pendapatannya rendah, maka 2025 akan kami sesuaikan dengan hasil itu. Tidak ada lagi target yang dibesar-besarkan. Semua harus realistis,” paparnya. (sto)
