SUMENEP (RadarJatim.id) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur disengketakan ke Komisi Informasi setempat. Sengketa tersebut berkaitan dengan pengelolaan pogram upland project tahun 2022, 2023 dan 2024 yang dinilai penuh kejanggalan dan diduga merugikan keuangan negara.
“Permohonan sengketa sudah kami sampaikan tertanggal 07 Oktober 2025, dengan Nomor tegister 004/X/KI.KAB.SMP-PS/2025” kata Zainurrozi selaku Pemohon.
Hasil analisis investigasi kata dia ditemukan banyak kejanggalan dalam realisasi program itu. Salah satunya DKPP dinilai kurang transparan, baik mengenai realisasi anggaran, penerima bantuan dan juga metode pelaporan hasil kegiatan.
Sehingga kata dia, sikap introvert DKPP dianggap tidak mematuhi terhadap Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut sambung dia, ketidak terbukaan itu menandakan jika dalam realisasi program pemerintah tersebut hanya dijadikan banjakan dan berpotensi terjadi praktek kotor.
“Kami curiga, tidak terbukanya Dinas Pertanian Sumenep dalam pengelolaan program Upland tersebut karena diduga kuat terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari sejak awal program itu dilaksanakan,” ucapnya.
Bahkan informasi lain kata dia menyebutkan Fasilitator UPLAND Project 2025 itu sarat dengan kepentingan penguasa, sehingga didominasi kelompok tertentu yang lagi-lagi mengarah pada dugaan terjadinya praktek nepotisme.
“Makanya kami adukan ke KI, nanti hasilnya kami akan umumkan secara luas kepada masyarakat,” tegas dia.
Oleh sebab itu pihaknya meminta DKPP kooperatif mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KI.
“Kami berharap Komisi Informasi Kabupaten Sumenep profesional dalam menegakkan UU KIP, karena sengketa ini sangat sensitif dan rawan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon belum memberikan komentar apapun. Dia berdalih sedang mengikuti rapat. “Rapat mas, nanti saja,” dalihnya. (Fiq)
