GRESIK (RadarJatim.id) – Mengawali debutnya sebagai anggota parlemen di DPRD Gresik dari Partai Gerindra, Danang Swantara, yang lolos dari daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Gresik dan Kebomas, menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya serius menekan tingkat pengangguran. Selain merupakan utang atas janji ke masyarakat saat kampanye, concern-nya terhadap masalah pengangguran, karena ia menganggap ironi dan paradoks Gresik sebagai kota industri tetapi, tingkat penganggurannya masih relatif tinggi.
Penegasan itu disampaikan dalam bincang santai di rumahnya di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Rabu (28/8/2024). Sebagai bentuk kepedulian terhadap masih tingginya tingkat pengangguran, Danang berkomitmen siap mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk terus menurunkan tingkat pengangguran di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
“Ya, itu memang menjadi concern saya untuk membantu masyarakat agar pengangguran bisa terus diturunkan. Masak sebagai kota industri yang berdiri ribuan perusahaan tidak bisa maksimal dalam menurunkan tingkat pengangguran. Ini juga yang saya sampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye,” ujar politisi muda asli Kembangan, Gresik ini.
Menurut data di Badan Pusat Statistik BPS Gresik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada tahun 2023 memang mengalami penurunan. TPT tahun 2023 tercatat 6,82%, lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 7,84%, dan tahun 2021 tercatat sebesar 8,00%. Meski TPT terus mengalami penurunan, Danang belum merasa puas. Harusnya, lanjutnya, berdirinya ribuan perusahaan memberikan andil cukup signifikan dalam menekan tingkat pengangguran lebih maksimal lagi.
Karena itu, terkait amanah yang memosisikan dirinya sebagai anggota DPRD Gresik periode 2024-2029, ia minta Pemkab Gresik lebih serius menangani pengangguran. Caranya, Pemkab –melaui Dinas Tenaga Kerja– memperbanyak porsi pelatihan tenaga kerja kepada warga Gresik lewat balai-balai latihan kerja (BLK) yang memberikan kompetensi profesional untuk mempercepat memasuki dunia kerja di industri.
“Sekarang memang sudah ada, tapi perannya masih minim dibanding jumlah pengangguran. Porsi BLK harus ditambah, sehingga dengan keterampilan yang mumpuni, warga terutama anak-anak mudanya bisa terserap lebih banyak di perusahaan-perusahaan,” tandasnya.
Ia mengakui, masih banyak tenaga kerja warga Gresik yang belum bisa memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan peruahaan. Karena itulah, peran BLK harus lebih dimaksimalkan lagi dalam mencetak calon tenaga kerja yang berkompetensi sebagaimana dibutuhkan penyedia lowongan kerja. Terlepas dari itu, hadirnya regulasi yang pro terhadap masyarakat Gresik perlu didorong lagi untuk direalisasikan.
“Gresik memang sudah punya Perda yang memberikan proteksi agar warganya minimal 60 persen harus bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Gresik. Tetapi, Perda itu belum bisa efektif karena masih perlu aturan teknisnya, misalnya berupa Perbup (Peraturan Bupati). Saya harap ini (Perbup, Red) bisa dipercepat,” tambahnya.
Selain memperbanyak dan memaksimalkan peran BLK, tak kalah pentingnya sebagai upaya menekan tingkat pengangguran adalah menyiapkan sebanyak-banyaknya serta mendorong warga Gresik untuk berwira usaha. Dengan demikian, mereka tidak terlalu bergantung pada perusahaan penyedia lowongan kerja.
“Akan lebih ideal kalau sebagian masyarakat didorong untuk berwira usaha, jadi pengusaha meskipun kecil-kecilan dan terus didorong untuk menjadi lebih besar. Selain mampu mengatasi dirinya sendiri, wira usaha ini juga bisa membantu menyerap tenaga kerja,” pungkasnya. (sto)
