GRESIK (RadarJatim.id) — Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Gresik menggelar aksi demo di pintu gerbang Kantor Bupati Gresik, Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kamis (15/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang justru banyak menyengsarakan masyarakat kelas menengah-bawah.
Sebelum menggelar aksi di pinggir jalan nasional itu, mereka berkumpul di bunderan GKB, pintu gerbang Perumahan GKB sisi Selatan. Setelah massa aksi berkumpul, mereka yang seluruhnya menggunakan sepeda motor itu bergerak ke arah kantor bupati.
Namun, hampir 1 kilometer menjelang pintu gerbang masuk kantor bupati, mereka berbelok ke arah perumahan Bunder Asri. Mereka lalu menuju tanah lapang di sebelah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik untuk memarkir kendaraan. Dari depan kantor BPN itu mereka lalu berjalan kaki (longmarch) menuju kantor bupati.
Semula mereka ingin masuk ke kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada bupati. Namun, pintu gerbang masuk ditutup. Aparat kepolisian lalu menyarankan agar massa aksi melakukan orasi di gerbang masuk, dipinggir jalan. Tak pelak, arus lalu lintas pun padat merayap. Apalagi, saat longmarch, iring-iringan massa itu memanfaatkan seluruh badan jalan, sehingga penumpukan arus kendaraan ke arah Lamongan tak bisa dihindari.
Aliansi Mahasiswa dari berbagai elemen, seperti GMNI, HMI, PMII juga masyarakat yang tergabung dalam GSBI dan Pemprof selama long march mereka membentangkan spanduk dan aneka poster yang sebagian besar berisikan penolakan kenaikan harga BBM. Di antaranya, bertuliskan BBM NAIK RAKYAT TERCEKIK, BATALKAN KENAIKAN BBM, TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, PEMERINTAH PENGHISAP UANG RAKYAT, PEMERINTAH FOYA-FOYA RAKYAT SENGSARA.
“Kalau kami tak diperbolehkan masuk ke kantor bupati, tolong Pak Bupati atau siapa saja pejabat yang di dalam temui kami,” teriak salah seorang peserta aksi di tengah terik matahari yang menyengat.
Dalam aksinya, mereka mengusung 7 tuntutan, yakni tolak kenaikan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, jamin hak-hak kerja buruh, dan tolak PHK massal. Selanjutnya, mereka juga menolak RKUHP, maksimalkan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dan wujudkan reformasi agraria untuk membangun industri nasional yang berdaulat dan mandiri.
Sekitar 1 jam para demonstran itu menggelar orasi di pinggir jalan di depan gerbang masuk kantor bupati, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah akhirnya keluar menemui mereka. Dikatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Gresik ke pemerintah pusat. Terkait Bansos bagi warga terdampak kenaikan BBM, imbuhnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat.
“Tapi, bantuan itu berasal dari pemerintah pusat. By name by address,” katanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, lanjutnya, juga mengalokasikan anggaran untuk masyarakat. “Anggaran yang dialokasi oleh Pak Bupati ini nantinya untuk masyarakat yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat,” kata Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu.
Sebelum pamit, Bu Min, sapaan karib Wakil Bupati Aminatun Habibah menasihati mahasiswa untuk mematuhi aturan yang ada. “Silakan demonstrasi. Tapi, jangan anarkis dan menganggu aktivitas warga lainnya,” katanya. (maz)
